Komoditas yang mendapat tarif nol termasuk udang, tuna olahan, kopi, kakao, rempah-rempah, produk karet, turunan kelapa sawit, dan kayu olahan.
Produk-produk itu memang punya permintaan stabil di AS dan cukup sensitif terhadap harga. Jadi, ketika harga turun karena tarif dihapus, peluang peningkatan volume ekspor terbuka lebar.
BACA JUGA:Negosiasi Tarif Indonesia–AS Masuk Tahap Akhir, Tinggal Tunggu Jadwal Prabowo–Trump
Tapi, ada catatan penting. Tarif nol persen tidak otomatis membuat ekspor melonjak. AS punya standar ketat, termasuk aturan keamanan pangan dari FDA. Jika produk Indonesia tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, tetap saja sulit masuk dalam jumlah besar.
Selain itu, persaingan juga berat. Vietnam, misalnya, mencatat ekspor ke AS sekitar USD120 miliar per tahun. Indonesia baru sekitar USD30 miliar.
Produk yang diekspor pun banyak yang mirip. Artinya, Indonesia harus bergerak cepat. Jika tidak, pasar yang sama bisa direbut pesaing.
Unggul juga mengingatkan, agar pemerintah Indonesia segera merespon cepat lampu hijau ini. Sebab, sebagai negara konsumtif tinggi, AS juga bisa “bermain mata” dengan negara lain.
Misalnya, kepada negara kawasan ASEAN seperti Vietnam. Yang dari segi portofolio, pembukuan ekspor mereka ke AS jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
BACA JUGA:Gara-Gara Trump! Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi, Naik Rp52.000 per Gram
BACA JUGA:Trump Mau Apa sih?
Selama ini, nilai ekspor Vietnam ke AS rata-rata mencapai USD120 miliar per tahun. Sementara Indonesia baru di kisaran USD30 miliar per tahun. ”Dan barang yang diekspor oleh Vietnam ini, mirip-mirip dengan kita,” paparnya.
Unggul berharap, momentum kali ini segera dimanfaatkan pemerintah dengan menggandeng pihak swasta. Khususnya dalam mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas diversifikasi ekspor.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meneken Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Kamis, 19 Februari 2026.-Dok. Kemenko Perekonomian-
Yang pada muaranya, seperti harapan pemerintah, bisa meningkatkan kesejahteraan pelaku industri dan jutaan keluarga yang bergantung hidup pada usaha agro, manufaktur, dan perikanan.
Pemerintah dan pelaku usaha harus memperkuat kualitas produk, kapasitas produksi, efisiensi logistik, dan diversifikasi pasar.