JAKARTA, HARIAN DISWAY – Sejumlah komunikolog Indonesia menggelar dialog dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta, Sabtu, 14 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.30 WIB itu digelar secara tertutup.
Mereka yang hadir antara lain, Emrus Sihombing, Gun Gun Heryanto, Effendi Gazali, Suko Widodo, Lely Arrianie, dan Hasrullah. Turut hadir pula beberapa akademisi lain serta dua komika, yakni Mongol Stres (Mosidik) dan Adriano Qalbi.
Koordinator Komunikolog Indonesia, Suko Widodo, mengatakan pertemuan tersebut dilandasi kerinduan untuk kembali berdiskusi dengan Jusuf Kalla, sebagaimana yang sering dilakukan sebelumnya.
“Dulu kami cukup sering berdiskusi dengan Pak JK. Sekarang momen Ramadan membuat kami kembali berkomunikasi dan akhirnya bisa bertemu lagi,” ujarnya.
BACA JUGA:Prabowo-Gibran dan Menteri Kabinet Merah Putih Bayar Zakat di Istana, Baznas: Jadi Teladan Nasional
Para komunikolog ingin pemerintahan berjalan sukses tapi mereka menilai ada penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang dirasakan publik-Dokumentasi Komunikolog-
Suko menegaskan para komunikolog ingin pemerintahan berjalan sukses. Namun, mereka menilai ada penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang dirasakan publik.
“Jangan diragukan, kami semua ingin pemerintah berhasil. Tetapi hampir semua yang hadir sepakat ada penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang bisa dipahami rakyat. Ini harus kita perbaiki bersama,” imbuh dosen Universitas Airlangga tersebut.
Dalam diskusi itu, sejumlah isu nasional dan global turut dibahas. Salah satunya terkait dinamika geopolitik serta konflik internasional.
Gun Gun Heryanto menjelaskan para komunikolog ingin mendengar langsung pengalaman Jusuf Kalla dalam upaya perdamaian internasional.
BACA JUGA:Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo untuk Pilih Menteri yang Kompeten di Bidangnya
Menurutnya, JK baru saja bertemu sejumlah pihak internasional, termasuk duta besar dari Iran. Diskusi tersebut menyinggung sikap Indonesia terhadap organisasi internasional yang disebut BOP.
“Di masyarakat memang ada perdebatan terkait posisi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah menyampaikan jika tidak sejalan dengan visi Indonesia, maka kita bisa keluar. Kami hanya menyarankan adanya tenggat waktu untuk evaluasi,” kata Gun Gun.
Isu lain yang turut mendapat perhatian adalah kasus kekerasan terhadap aktivis. Lely Arrianie menyoroti kasus penyiraman air keras yang kembali terjadi serta berbagai bentuk teror terhadap aktivis yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap.