HARIAN DISWAY - Baru-baru ini, strategi nasional Indonesia, ”Program Makanan Gratis”, yang mulai diterapkan secara nasional sejak 2025, telah ditampilkan sebagai studi kasus mendalam dalam cerita sampul (cover story) edisi Volume 4 Nomor 1 jurnal akademik internasional akses terbuka, Agricultural & Rural Studies.
Hal itu menandakan bahwa kebijakan besar yang bertujuan membentuk kembali modal manusia masa depan dan ekonomi perdesaan negara tersebut telah mendapatkan perhatian dan kajian serius dari komunitas akademik internasional.
Artikel sampul itu ditulis Profesor Wu Yanxiong dari Akademi Revitalisasi Perdesaan Provinsi Zhejiang, Zhejiang A&F University, Tiongkok. Berdasar berbagai sumber data dan kajian lapangan, artikel itu menyajikan analisis sistematis terhadap Program Makanan Gratis Indonesia.
BACA JUGA:Prabowo Targetkan Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Program Makan Gratis
BACA JUGA:Makan Gratis Perlu Rp 420 Triliun
Ditegaskan bahwa program tersebut jauh melampaui sekadar jaminan sosial. Inti program terletak pada penetapan dukungan gizi berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang negara dalam modal manusia, yang secara langsung mendukung visi besar ”Indonesia Emas 2045”.
Dengan menyediakan makan siang sekolah harian bagi jutaan pelajar di seluruh negeri, program itu bertujuan memperbaiki status gizi anak secara fundamental, mendorong perkembangan kognitif, dan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Artikel itu secara khusus menganalisis desain paling inovatif dari program tersebut –mekanisme ”tujuan ganda” yang menghubungkan perlindungan sosial dengan pembangunan ekonomi perdesaan.
Di satu sisi, program berinvestasi pada tenaga kerja masa depan negara melalui jaminan gizi anak sekolah. Di sisi lain, kebijakan pengadaan lokal yang bersifat wajib mengharuskan dapur komunitas memprioritaskan pembelian bahan makanan dari petani kecil, nelayan, serta usaha kecil dan menengah setempat.
Desain itu menciptakan pasar domestik yang stabil dan besar untuk belanja perlindungan sosial negara sehingga merangsang perkembangan sistem pangan-agrikultur lokal, memberikan jaminan pendapatan bagi petani, serta berpotensi memicu kewirausahaan dan investasi dalam rantai pasok perdesaan.
Dalam artikelnya, Profesor Wu Yanxiong menilai program itu sebagai alat kebijakan yang unik, yang berhasil mengubah kebijakan perlindungan sosial menjadi penggerak permintaan sektor pertanian.
Namun, artikel tersebut juga secara objektif mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam percepatan implementasi program, terutama terkait pengawasan keamanan pangan, pengendalian mutu rantai pasok, risiko korupsi dalam proses pengadaan, serta keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Tingkat penyelesaian atas masalah-masalah itu akan menentukan apakah program tersebut dapat menjadi teladan global bagi pembangunan perdesaan inklusif yang didorong oleh kebijakan sosial.
Pemimpin redaksi Agricultural & Rural Studies menyatakan bahwa topik itu dipilih sebagai cover story justru karena keselarasannya yang sempurna dengan fokus jurnal pada ”penelitian lintas sektor pertanian, perdesaan, dan kesejahteraan petani”.
Kasus Indonesia memberikan contoh praktis yang berharga bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia tentang bagaimana sebuah kebijakan sosial yang komprehensif dapat secara bersamaan menangani berbagai tantangan seperti kesehatan gizi, pembangunan pendidikan, transformasi pertanian, dan revitalisasi ekonomi perdesaan.