Direktur hukum organisasi itu, John Stauffer, menilai kebijakan tersebut dapat melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia menyoroti adanya potensi perbedaan perlakuan antara warga negara dan migran.
“Pengaturan seperti itu bisa menimbulkan efek membungkam kebebasan berekspresi dan mendorong sensor diri,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Menurutnya, warga negara bisa menyampaikan pendapat tanpa konsekuensi, sementara migran berisiko kehilangan izin tinggal karena hal yang sama.
Pemerintah Swedia juga mengusulkan perluasan alasan pencabutan izin tinggal. Misalnya jika seseorang dianggap sebagai ancaman atau terbukti memberikan informasi palsu dalam proses pengajuan.
Jika disetujui parlemen, aturan tersebut akan mulai berlaku pada 13 Juli 2026. (*)