HARIAN DISWAY - Perkembangan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan memang bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi banyak membantu manusia. Di sisi lain sengaja dimanfaatkan untuk hal-hal negatif, termasuk penipuan.
Nah, pemerintah Tiongkok memikirkan benar perkembangan AI ini. Mereka baru saja menerbitkan pedoman uji coba terkait tata kelola etika kecerdasan buatan (AI).
Panduan itu dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok. Tujuannya sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap perkembangan teknologi AI yang semakin pesat.
Pedoman tersebut disusun bersama oleh 10 departemen pemerintah, termasuk kementerian terkait.
Dikutip dari kantor berita Tiongkok, Xinhua, pemerintah menekankan pentingnya mendorong inovasi teknologi dalam proses peninjauan etika AI. Sekaligus memperkuat penggunaan langkah-langkah teknis untuk mencegah berbagai risiko etika yang mungkin muncul dari pemanfaatan AI.
Secara spesifik, pedoman ini menegaskan bahwa proses peninjauan harus berfokus pada kesejahteraan manusia, keadilan dan kesetaraan, serta aspek keterkendalian dan keandalan teknologi.
Artinya, setiap pengembangan AI diharapkan tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
BACA JUGA:Kisah Zhang Xue Pendiri ZXMoto, Mekanik Desa yang Bermimpi Bawa Motor Tiongkok Merajai Balapan Dunia
Lebih lanjut, pedoman ini juga merinci sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses peninjauan. Di antaranya adalah kriteria pemilihan data pelatihan, rasionalitas algoritma, serta desain model dan sistem AI.
Selain itu, terdapat pula penekanan pada langkah-langkah pencegahan terhadap bias, diskriminasi, hingga potensi eksploitasi algoritma.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong pembukaan akses secara teratur terhadap dataset berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam peninjauan etika AI. Nah di bagian inilah yang sepertinya bakal mengikat developer AI untuk tunduk pada pemerintah.
Pengembangan alat manajemen risiko, evaluasi, dan audit juga menjadi fokus utama, termasuk eksplorasi metode penilaian risiko berdasarkan berbagai skenario penggunaan AI.
Di sisi lain, pedoman ini turut mendorong pengembangan serta penyebaran produk dan layanan AI yang sesuai dengan prinsip etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam teknologi peninjauan etika AI juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan ini.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Tiongkok dalam memastikan bahwa perkembangan AI tetap berada dalam koridor etika. Intinya mereka mendukung inovasi namun yang bertanggung jawab di era transformasi digital.(*)