Enam Bulan 3 Kepala Daerah di Jatim Terjaring OTT KPK, Ini Respon Khofifah

Senin 13-04-2026,13:23 WIB
Reporter : Edi Susilo
Editor : Taufiqur Rahman

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespon makin banyaknya kepala daerah di Jatim yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Statemen itu disampaikan Khofifah saat menghadiri acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke 80 oleh PW Muslimat NU DIY di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada hari Minggu, 12 April 2026.  

Khofifah menyebut, sebenarnya koordinasi intens dengan KPK terus dilakukan dengan kepala daerah di Jatim. Salah satunya lewat grup komunikasi antara kepala daerah dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. 

”Dan sebetulnya kabupaten kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK. Mereka juga sudah dipanggil satu per satu. Dengan harapan semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik,” kata Khofifah dalam keterangan yang diterima Harian Disway, Senin pagi, 13 April 2026. 

BACA JUGA:Deretan Kepala Daerah Kena OTT KPK Tahun 2026, Didominasi Jateng dan Jatim!

Namun, jika fungsi pencegahan tersebut sudah dilakukan dan tetap terjadi dugaan tidak pidana seperti yang terjadi saat ini, tak ada yang bisa dilakukan lagi,” Jadi kalau yang sudah terjadi seperti ini, pasti kita menyerahkan kepada aspek hukum,” paparnya.

Dalam setahun tahun, tiga kepala daerah di Jatim telah dicocok KPK. Yang terbaru terjadi pada terjadi pada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Yang diamankan oleh KPK pada Jumat 10 April  lalu terkait dengan kasus dugaan pemerasan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

BACA JUGA:Pemprov Jatim Prihatin OTT Bupati Tulungagung, Tunggu Status Hukum KPK

BACA JUGA:KPK: Modus Pemerasan Bupati Tulungagung Gatut Sunu 'Mengerikan', Pakai Surat Pengunduran Diri

Sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi juga terjaring operasi senyap KPK pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam operasi ini sebanyak 15 orang diamankan Maidi ditangkap atas kasus pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun.

Sementara pada 7 November 2025, KPK juga menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Atas dugaan kasus suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD Dr Harjono Ponorogo. (*)

 

 

 

Kategori :