BACA JUGA:Robohnya Pesantren Kami
”Ponpes ini tidak dipimpin seorang kiai tunggal yang karismatis. Tapi, oleh majelis pimpinan Ponpes Darul Ulum. Sedangkan operasionalnya dikelola para profesional. Kepala sekolah semuanya dari luar. Tidak ada dari keluarga,” ujar Gus Zuem.
Majelis pimpinan itu diisi para zuriah alias ahli waris para pendiri ponpes. Mereka berperan seperti dewan komisaris dalam sebuah korporasi. Mereka bukan sekadar simbol. Tapi, juga penjaga arah.
Di sisi lain, ada dewan profesional yang menjalankan manajemen harian: sekolah, unit usaha, ekspansi, sampai tata kelola keuangan. Ada pembagian peran yang jelas: siapa menjaga nilai, siapa mengeksekusi.
Sekilas, itu memang tampak seperti korporatisasi pesantren. Tapi, menyamakan dengan korporasi pada umumnya, jelas terlalu dangkal. Sebab, yang terjadi bukan sekadar pesantren berubah jadi ”perusahaan pendidikan”. Tapi, justru lebih menarik: pesantren sedang belajar menggunakan alat-alat korporasi tanpa kehilangan ruhnya.
Di dunia korporasi, kita mengenal pemisahan antara komisaris dan direksi. Yang satu menjaga arah dan kontrol, yang lain menjalankan operasional. Darul Ulum menerjemahkan logika itu ke dalam bahasa pesantren: zuriah sebagai penjaga nilai, profesional sebagai pengelola sistem.
”Kami punya pengalaman ketika belum ada pemisahan ini. Saat itu kami kesulitan memberhentikan kepala sekolah yang masih keluarga meski kinerjanya tidak bagus. Sejak saat itu, kami selalu merekrut orang luar untuk memimpin operasional lembaga-lembaga di ponpes,” tambah Gus Fik.
Kita semua tahu, banyak lembaga yang gagal bukan karena tidak punya nilai. Melainkan, karena nilai itu tidak punya sistem. Sebaliknya, banyak juga yang punya sistem canggih, tetapi kehilangan arah karena nilai ditinggalkan.
Darul Ulum mencoba berdiri di tengah. Nilai tetap di tangan keluarga pendiri. Tapi, sistem dipercayakan kepada mereka yang punya kompetensi.
Itu bukan hal sederhana. Dalam bahasa sosiologi ekonomi –meminjam Karl Polanyi– ekonomi itu tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia selalu ”tertanam” dalam relasi sosial. Problem modernitas adalah ketika pasar merasa bisa berdiri sendiri, lepas dari nilai dan komunitas.
Yang dilakukan Darul Ulum justru sebaliknya. Mereka tidak membiarkan logika efisiensi dan profesionalisme berdiri liar. Logika itu ”ditanamkan kembali” ke dalam tradisi pesantren. Manajemen modern dipakai, tapi tidak dibiarkan mengendalikan arah.
Jadi, kalau tetap menggunakan istilah korporatisasi pesantren, itu bukan dalam arti komersialisasi. Tapi, lebih tepat disebut institusionalisasi pesantren dengan instrumen korporasi. Pelembagaan tata kelola pesantren dengan mengadopsi tata kelola korporasi. Cara cerdas untuk merespons perkembangan zaman.
Sampean juga tahu, sampai kini masih banyak pesantren yang tumbuh secara organik. Tanpa desain besar. Berkembang secara alamiah. Bergantung kepada kepemimpinan karismatik para kiai dan pimpinannya. Dengan cara itu, ada pesantren yang bertumbuh besar, tapi ada juga yang mengecil ketika kehilangan figur sentralnya.
Padahal, pesantren hari ini bukan lagi sekadar tempat ngaji. Ia adalah ekosistem: pendidikan formal, ekonomi, bahkan jaringan sosial-politik. Mengelola semua itu dengan cara lama –yang serbainformal dan berbasis figur– punya batasnya sendiri.
Tentu, menggunakan instrumen korporasi dalam mengelola pesantren bukan tanpa risiko. Ketika zuriah terlalu dominan, ia bisa berubah menjadi oligarki keluarga. Ketika profesional terlalu kuat, pesantren bisa kehilangan ruhnya dan tergelincir menjadi sekadar ”industri pendidikan”. Ketegangan antara nilai dan manajemen akan selalu ada.
Masalahnya bukan bagaimana menghilangkan ketegangan itu. Melainkan, bagaimana menjaganya tetap produktif. Darul Ulum tampak berhasil merawat keseimbangan itu. Nilai tidak ditinggalkan, tapi juga tak menjadi alasan menolak perubahan. Sistem dibangun, tapi tidak menggusur otoritas moral kiai.