HARIAN DISWAY - Pemerintah memberi perhatian khusus pada pelayanan jamaah haji sejak di titik keberangkatan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan kelompok rentan wajib menjadi prioritas utama.
“Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas Menhaj di Surabaya.
Ia menekankan, pelantikan petugas haji tidak boleh sekadar seremoni. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan maupun pelayanan yang diskriminatif. Petugas dituntut menjadi teladan dalam integritas dan etika pelayanan.
BACA JUGA:Akses ke Makkah Mulai Diperketat, Jamaah Diimbau Selalu Pakai Gelang Haji
BACA JUGA:Cegah Haji Non-Prosedural, Pemerintah Perketat Pengawasan Lintas Instansi
Namun, tantangan penyelenggaraan haji tahun ini tidak hanya soal teknis. Tekanan global mulai terasa, mulai dari kenaikan harga energi hingga potensi dampak konflik geopolitik.
Salah satu persoalan utama datang dari lonjakan harga avtur yang berdampak langsung pada biaya penerbangan. Tambahan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.
“Pak Prabowo sudah meminta agar kenaikan biaya ini tidak dibebankan kepada jamaah. Pemerintah berupaya menanggung tambahan kebutuhan tersebut,” ujar Muhadjir Effendy.
BACA JUGA:Prabowo Prioritaskan Keselamatan Jamaah di Tengah Eskalasi Timur Tengah Jelang Haji 2026
BACA JUGA:Tips Menjaga Kesehatan Bagi Jemaah Haji 2026 untuk Hadapi Cuaca Ekstrem di Arab Saudi
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skenario alternatif jika jalur penerbangan terganggu akibat konflik di sejumlah kawasan. Jika kondisi memburuk, rute menuju Arab Saudi bisa dialihkan dengan tambahan waktu tempuh sekitar dua jam.
Perubahan ini berpotensi berdampak pada efisiensi, biaya, hingga kenyamanan jamaah.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan dana cadangan besar sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
“Mudah-mudahan kondisi yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Tetapi pemerintah harus tetap siap siaga,” harapnya. (*)