INDONESIA sering menyebut diri sebagai negara maritim atau negeri bahari terbesar di dunia. Namun, paradoksnya justru tersaji di titik ini: negara kepulauan yang seharusnya unggul dalam efisiensi distribusi laut justru menanggung biaya logistik paling mahal di kawasan.
Biaya logistik bukan sekadar persoalan teknis transportasi. Ia menentukan harga pangan, daya saing industri, inflasi regional, hingga posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Selama dua dekade terakhir, tingginya ongkos logistik telah menjadi ”pajak tersembunyi” bagi ekonomi nasional. Ia tidak tercatat sebagai pajak negara, tetapi dibayar oleh produsen, konsumen, dan investor melalui harga yang lebih mahal dan produktivitas yang lebih rendah.
Pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah biaya logistik Indonesia mahal, melainkan mengapa masalah tersebut begitu sistemik meski investasi infrastruktur terus meningkat?
BACA JUGA:Kampanye di Tanah Lahir Nenek, Anies Nostalgia Masa Kecil di Kota Bahari
Dari perspektif teknokratis, mahalnya ongkos logistik Indonesia kerap dijustifikasi melalui argumen klasik: geografi kepulauan, infrastruktur belum merata, atau konektivitas antarmoda yang lemah.
Namun, pendekatan itu berhenti pada gejala. Dalam sudut pandang ekonomi-politik, pertanyaan yang lebih relevan justru berbeda: mengapa inefisiensi yang sudah diketahui puluhan tahun masih tetap berlangsung?
Jawabannya mengarah pada fakta yang jarang dibicarakan secara terbuka: biaya logistik tinggi bukan hanya kegagalan sistem, melainkan juga telah menjadi ekosistem ekonomi yang menciptakan rente.
Selama biaya distribusi tinggi masih dapat dibebankan ke harga barang, banyak pelaku dalam rantai distribusi yang tidak memiliki insentif kuat untuk melakukan efisiensi radikal.
Konsumen akhirnya menjadi pihak yang membayar ”biaya stabilitas” sistem tersebut melalui harga pangan, bahan bangunan, hingga produk industri yang lebih mahal daripada negara tetangga.
Data menunjukkan betapa besarnya ruang inefisiensi itu. Biaya logistik Indonesia pernah mencapai sekitar 23,5% dari PDB, jauh di atas Malaysia (13%) dan Singapura (8%).
Bahkan, setelah dilakukan berbagai reformasi, angka terbaru masih sekitar 14,29% PDB, yang oleh pemerintah sendiri dianggap masih terlalu tinggi dan harus ditekan hingga 8% agar kompetitif secara global.
Artinya, selama bertahun-tahun ekonomi Indonesia bekerja dengan beban biaya distribusi hampir dua kali lipat standar negara efisien.
Lembaga internasional seperti World Bank, OECD, dan IMF secara umum membuat acuan baku: negara maju biaya logistik ideal ≈ 8–10% PDB, negara emerging efisien: 10–12% PDB, dan di atas 15% terindikasi kuat terjadi inefisiensi struktural.
Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan target ambisius, yaitu menurunkan biaya logistik menjadi 8% PDB pada 2045, setara dengan negara maju. Target itu secara implisit mengakui bahwa masalah Indonesia bukan marginal, melainkan struktural.