DI pabrik di Cikarang, seorang manajer human resource bercerita sambil tertawa getir. Pagi itu ia menolak 47 pelamar berturut-turut. Bukan karena semua tidak punya ijazah. Bukan karena tidak punya sertifikat, malah banyak yang membawa setumpuk.
”Mereka lulus semua ujian akademis,” katanya, ”tetapi tidak lulus ujian bernama kenyataan.” Kalimat itu, saya kira, adalah potret paling jujur tentang sumber daya manusia Indonesia hari ini.
Kita punya ribuan kampus, jutaan lulusan, dan triliunan anggaran pendidikan. Namun, di lantai pabrik, di ruang server, di anjungan lepas pantai, di bengkel logistik, pertanyaannya tetap satu: mengapa yang datang tidak pernah pas dengan yang dibutuhkan?
Selat itu bukan selat biasa. Ia adalah palung. Dan, di tepinya berdiri dua pihak yang saling melambai tanpa pernah bertemu: dunia pendidikan yang merasa sudah mencetak dan dunia industri yang merasa belum pernah benar-benar dilayani.
BACA JUGA:Urgensi Penerapan Green Human Resources Management di Indonesia
Laporan terbaru menyebutkan, Indonesia akan kekurangan 18 juta talenta digital pada 2030. Angka yang terlalu besar untuk diabaikan dan terlalu abstrak untuk ditangisi.
Namun, cobalah terjemahkan ke bahasa warung kopi: itu berarti 18 juta anak muda yang merasa sudah belajar, yang ternyata tidak cukup; dan ribuan perusahaan yang sudah membuka lowongan, yang ternyata tidak terisi. Di antara mereka, ada jurang yang tidak bisa dilompati dengan semangat saja.
Di sinilah human resources (HR), atau kalau kita mau sedikit lebih jujur, ”fungsi pengurus manusia” naik kelas. Dulu HR adalah tukang absen dan penyimpan map kepegawaian.
Hari ini HR sedang diminta menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit: ecosystem connector, ’penghubung ekosistem’, jembatan. Atau, kalau boleh saya pinjam istilah Jawa, ”priayi tengah” orang yang berdiri di antara banyak meja, yang tugasnya bukan duduk, melainkan menyambung. Ekosistem yang perlu disambung itu ada tiga.
Pertama, dunia industri yang denyutnya diatur pasar dan kuartal. Kedua, dunia pendidikan yang ritmenya diatur semester dan kurikulum. Ketiga, dunia kebijakan publik yang jamnya diatur siklus politik dan APBN.
Ketiganya berjalan di kecepatan yang berbeda, berbicara dalam dialek yang berbeda, dan sering bertemu hanya di seminar tempat semua orang saling mengangguk, lalu pulang ke bahasa masing-masing.
Industri butuh orang yang bisa bekerja Senin depan. Kampus butuh dua tahun untuk mengubah silabus. Pemerintah butuh satu masa jabatan untuk meluncurkan program. Sementara ketiganya bertukar nota kesepahaman, si anak muda tadi sudah memutuskan untuk jadi driver ojek daring karena setidaknya pekerjaan itu bisa dimulai besok pagi.
Kita terlalu sering salah alamat. Ketika talenta tidak siap pakai, industri menyalahkan kampus. Ketika kampus kekurangan dana praktik, kampus menyalahkan pemerintah. Ketika pemerintah meluncurkan program vokasi, asosiasi industri menuduh tidak ada konsultasi.
Itu seperti pertunjukan opera yang semua pemain bernyanyi kencang dalam nada yang berbeda, dan penonton –yaitu, lulusan muda– bertepuk tangan dengan sopan sebelum diam-diam keluar gedung.
Maka, HR harus berubah wujud. Ia tidak lagi sekadar perekrut. Ia menjadi penerjemah. Ia membawa bahasa pasar ke ruang kelas dan membawa bahasa pedagogi ke ruang rapat direksi.