Persatuan memastikan sistem ekonomi yang integratif, termasuk kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM. Sila keempat diimplementasikan melalui kebijakan ekonomi yang menempatkan kearifan lokal sebagai aspek kerakyatan dalam aktivitas perekonomian.
Terakhir, sila kelima adalah memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi bertujuan mencapai keadilan sosial.
Ekonomi Kerakyatan
Sistem demokrasi memastikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ekonomi berarti bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan di bidang ekonomi.
Kebijakan ekonomi pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat, melibatkan rakyat, dan hasilnya dirasakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi, seperti data yang dirilis Credit Suise di atas, adalah cermin bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih berorientasi kepada pertumbuhan, belum kepada pemerataan.
Pada beberapa sektor strategis, bahkan sektor padat karya dan rakyat terlibat di dalamnya, keberpihakan kepada rakyat belum tampak. Pemodal besar atau konglomerasi yang menjadi pemegang kendali sehingga rakyat seperti menjadi pelengkap penderitas dalam sebuah sistem ekonomi sektoral.
Bukan karena rakyat tidak mampu untuk berkembang, melainkan kebijakan yang ada mempersempit ruang rakyat mendapatkan efek berganda ekonomi yang lebih besar. Hampir di semua sektor strategis, situasinya sama.
Ekonomi Pasar Pancasila diharapkan bisa menjadi jalan keluar agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan pemerataan pendapatan. Konglomerasi yang menguasai sektor-sektor strategis ekonomi juga mendorong tumbuhnya industri-industri kerakyatan yang berkelanjutan.
Badan usaha milik desa atau koperasi tidak jalan di tempat dalam sebuah koridor yang terbatas, tetapi juga bisa berkembang menjadi sebuah korporasi yang profitable dan mampu menyejahterakan rakyat sebagai pemegang saham. (*)
*) Tofan Mahdi adalah mahasiswa doktor ilmu manajemen di Univesitas Paramadina.--