Proses validasi dilakukan dengan melibatkan lebih dari 20 ribu aparatur sipil negara (ASN). Mereka diterjunkan langsung ke lapangan selama satu bulan penuh, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025.
BACA JUGA:Prabowo Optimistis Ekonomi Tumbuh Positif: Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terus Menurun
Sebelum bertugas, para ASN mendapat pembekalan bersama BPS dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka mendatangi rumah warga satu per satu melalui metode ground check untuk memastikan kondisi riil masyarakat sesuai data administrasi.
Sebanyak 39 indikator kemiskinan diperiksa, mulai kondisi rumah, penghasilan keluarga, akses pendidikan hingga kondisi sosial. Seluruh hasil verifikasi diunggah secara real time melalui sistem digital berbasis web dan telepon pintar.
Hasilnya, dari sekitar 260 ribu jiwa Desil 1, sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen target. Dari proses tersebut ditemukan 16.766 warga yang masih tercatat hidup padahal telah meninggal dunia.
BACA JUGA:Kelas Menengah, Kemiskinan, dan Orientasi Kebijakan Ekonomi
Selain itu, ada 10.703 kepala keluarga yang diketahui sudah pindah keluar Jember tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Temuan itu menjadi alarm penting bahwa pembaruan data lapangan tidak bisa lagi ditunda. Sebab, bantuan sosial yang tepat sasaran hanya dapat lahir dari data yang benar-benar akurat.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat,” tegas lelaki yang akrab disapa Gus Fawait itu. (*)