Karena itu, Bahtiyar mendorong Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk menyediakan sarana pengolahan sampah yang memadai.
Mulai dari tempat penampungan hingga alat pencacah sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Jika kemampuan anggaran daerah terbatas, skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat menjadi alternatif pendanaan.
Selain penyediaan sarana, ia menilai pembinaan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Edukasi tidak cukup berhenti pada tahap pemilahan sampah, tetapi harus diarahkan pada proses pengolahan yang menghasilkan produk bernilai jual.
"Pemerintah kota harus memberikan pembinaan, pendampingan, dan alat pengolahan agar sampah yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan warga," ujarnya.
BACA JUGA:Sampah Kasur, Sofa, dan Lemari Kini Wajib ke TPS Khusus, Berikut Lokasinya!
BACA JUGA:Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Benowo Jadi Percontohan Nasional
Bahtiyar juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada proses produksi. Akses pasar bagi hasil olahan sampah harus dipersiapkan sejak awal agar produk yang dihasilkan warga dapat terserap secara berkelanjutan.
"Ketika sudah menjadi produk bernilai ekonomi, pasarnya juga harus dipastikan. Pemerintah kota perlu menjembatani kerja sama dengan pihak ketiga agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil produksinya," katanya.
Ilustrasi TPS di Surabaya-Humas Pemkot Surabaya-
Sebagai langkah awal, ia mengusulkan penerapan program dilakukan melalui RW percontohan. Menurutnya, pendekatan tersebut lebih realistis dibanding langsung diterapkan di seluruh wilayah Surabaya yang memiliki sekitar 1.300 RW.
"Kita tidak bisa langsung menerapkan di seluruh 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan terlebih dahulu, lalu diperluas secara bertahap ketika modelnya terbukti berhasil," ujarnya.
BACA JUGA:DLH Minta Warga Surabaya Videokan Pembuang Sampah Sembarangan, Ada Hadiah Rp 200 Ribu
BACA JUGA:SPTP dan TPS Dirikan Bank Sampah, Wujud Program Kolaboratif Peduli Lingkungan
Gagasan tersebut muncul dari berbagai aspirasi warga saat kegiatan reses DPRD, termasuk di RW 1 Kelurahan Simo Mulyo. Bahtiyar meyakini, apabila pengelolaan sampah mampu menghasilkan manfaat ekonomi nyata, partisipasi masyarakat akan meningkat secara signifikan.
"Kalau hanya diminta mengumpulkan sampah, warga akan acuh. Tetapi kalau ada pengelolaan yang menghasilkan nilai ekonomi, saya yakin antusiasme masyarakat akan sangat tinggi," katanya.
Ia berharap Kampung Pancasila ke depan berkembang menjadi motor ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sampah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.