Prabowo Perintahkan Prioritas Pembangunan Rumah untuk Para Hakim dan Panitera

Selasa 21-07-2026,12:27 WIB
Reporter : Taufiqur Rahman
Editor : Taufiqur Rahman

HARIAN DISWAY - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026.

Sidang pertengahan tahun 2026 ini, menurut Presiden menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengukur capaian menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti peningkatan kesejahteraan para hakim di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa pemerintah telah merealisasikan kenaikan gaji para penegak hukum tersebut yang selama 12 tahun tidak mengalami penyesuaian.

Peningkatan pendapatan tersebut diterapkan untuk berbagai jenjang, dengan besaran kenaikan mencapai hingga 280 persen. Berdasarkan laporan dari Ketua Mahkamah Agung, pendapatan Ketua Mahkamah Agung Indonesia saat ini bahkan telah melampaui penerimaan Ketua Mahkamah Agung Singapura.

BACA JUGA:Profil Purwanto, Hakim Ketua yang Vonis Nadiem Makarim 10 Tahun Penjara

BACA JUGA:KPK Optimistis Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas Ditolak Hakim PN Jakarta Selatan

Selain itu, rata-rata gaji hakim paling junior di Indonesia kini juga sudah di atas rata-rata gaji hakim junior di Malaysia.

Langkah ini diambil pemerintah guna memastikan para penegak pilar keadilan memiliki taraf hidup yang layak dan terhindar dari praktik korupsi maupun penyuapan.

"Kita tidak mau hakim kita hidupnya tidak bagus. Kita tidak mau hakim kita tidak punya harga diri, kita tidak mau hakim kita tidak punya kehormatan, kita tidak mau hakim kita bisa disogok," tegas Prabowo.

"Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik," tambahnya.

BACA JUGA:Gaji Hakim Resmi Naik hingga 280 Persen

BACA JUGA:Prabowo Siap Potong Anggaran TNI-Polri Agar Gaji Hakim Bisa Naik

Guna menunjang kesejahteraan tersebut, Kepala Negara juga memberikan instruksi khusus kepada Menteri Perumahan untuk memprioritaskan penyediaan hunian bagi kalangan peradilan. Prioritas perumahan ini direncanakan mencakup para hakim, panitera, hingga petugas Mahkamah Agung yang jumlahnya diperkirakan tidak sampai 9.000 orang.(*)

Kategori :