Persoalan perizinan juga menjadi perhatian. Sedikitnya 21 SPPG di Sidoarjo disebut belum mengantongi izin.
Dari jumlah tersebut, 20 SPPG masih dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemkab Sidoarjo kini berupaya memperjelas batas kewenangan pemerintah daerah.
BACA JUGA:Ratusan Santri Keracunan MBG di Sidoarjo, Kepala BGN: Ini Kelalaian yang Disengaja, Bisa Dipidana
BACA JUGA:566 Siswa dan Santri Keracunan MBG, Kepala SPPG Kalitengah: Mohon Maaf, Saya Bingung...
Pemda selama ini berperan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, serta menangani korban ketika terjadi persoalan.
Sementara pengawasan operasional SPPG, standar kualitas makanan, hingga pemberian sanksi seperti suspend dan pemecatan disebut menjadi kewenangan BGN.
"Pemkab saat ini masih menunggu Surat Edaran (SE) resmi dari BGN pasca-arahan via Zoom meeting terkait delegasi pendampingan dan regulasi operasional," kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam rapat evaluasi penyelenggaraan SPPG bersama Forkopimda, pihak terkait, dan ratusan kepala SPPG se-Sidoarjo, Selasa, 8 September 2026.
SPPG yang Bandel Akan Dilaporkan
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak akan membiarkan SPPG yang beroperasi tanpa melengkapi perizinan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta segera melaporkan SPPG yang tidak patuh kepada BGN agar dapat diberikan tindakan.
Pemkab juga mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) di tingkat daerah. Satgas tersebut nantinya mengawal proses MBG mulai dari pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima.
Koordinasi akan diperkuat dari tingkat desa hingga kecamatan. Dengan begitu, persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera diketahui dan ditangani.
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Sidoarjo juga diminta lebih aktif mendampingi SPPG. Pemkab berharap tidak ada lagi persoalan yang baru diketahui setelah menimbulkan korban.
Bagi Pemkab Sidoarjo, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi salah satu kunci keberhasilan program MBG.
SPPG sebagai ujung tombak distribusi makanan bergizi harus mampu memastikan makanan yang diberikan aman bagi penerima manfaat.