Satu Kebijakan, Dua Ruang Publik

Rabu 23-09-2026,16:55 WIB
Oleh: Jokhanan Kristiyono*

Ketiganya tidak otomatis salah. Persoalannya muncul ketika salah satu dianggap sebagai satu-satunya gambaran kenyataan.

Ketika Data Masuk ke Jaringan

Pemikiran Manuel Castells tampaknya relevan untuk melihat kasus di atas. Menurutnya,  masyarakat kontemporer sebagai network society, ketika jaringan komunikasi menjadi struktur penting kehidupan sosial. 

Perkembangan internet juga melahirkan apa yang ia sebut mass self-communication, yakni orang dapat memproduksi sendiri pesan, memilih salurannya, dan berpotensi menjangkau khalayak luas tanpa sepenuhnya bergantung pada media atau institusi tradisional.

Tentu hal tersebut berkonsekuensi besar bagi komunikasi pemerintah. Publikasi data tidak lagi menjadi titik akhir komunikasi. Ketika pemerintah mengatakan jutaan orang telah memperoleh manfaat program, angka itu memasuki jaringan. 

Warga membandingkannya dengan pengalaman di sekolahnya, mengunggah foto, bertanya tentang kualitas makanan, membuat video, memberikan komentar, atau menghubungkannya dengan peristiwa di daerah lain.

Di era digital saat ini, data tidak pernah berhenti sebagai angka. Begitu dipublikasikan, data masuk ke arena perebutan makna. 

Karena itu, kekuasaan untuk menjelaskan sebuah kebijakan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan institusi yang memproduksi data. Publik ikut menafsirkan, menguji, membandingkan, dan mendistribusikannya kembali. Di sinilah integritas data menjadi sangat penting.

Kejujuran Bukan Kelemahan Komunikasi

Ketika percakapan negatif meningkat, godaan lembaga adalah segera mencari narasi positif sebagai penyeimbang. Tidak ada yang salah dengan menjelaskan keberhasilan. Persoalan muncul jika komunikasi hanya memilih angka yang menyenangkan dan menghindari fakta yang tidak nyaman.

Pada 16 September, misalnya, BGN sendiri mengumumkan penghentian sementara 1.276 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi persyaratan sertifikat laik higiene sanitasi. Sebanyak 821 masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, dan 8 belum terkonfirmasi statusnya.

Menyampaikan data semacam itu tidak harus dibaca sebagai kelemahan pemerintah. Justru di sanalah autentisitas komunikasi diuji. Jika program berhasil menjangkau puluhan juta warga, sampaikan keberhasilannya. 

Jika terdapat persoalan keamanan pangan, akui dan jelaskan penanganannya. Jika angka belum final, katakan bahwa data masih bergerak. Jika terjadi kekeliruan, tunjukkan apa yang sedang diperbaiki.

Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang selalu tampak benar. Rakyat membutuhkan pemerintah yang dapat dipercaya. 

Dalam komunikasi data, kepercayaan itu bertumpu pada integritas di mana sumber harus jelas, angka dapat ditelusuri, metodologi dapat diterangkan, konteks tidak disembunyikan, dan data tidak dipilih semata-mata karena mendukung citra.

Kejujuran dengan demikian bukan sekadar tuntutan moral. Kejujuran data merupakan strategi komunikasi yang paling berkelanjutan.

Kategori :