SURABAYA, HARIAN DISWAY – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta perencanaan dan penganggaran pembangunan lebih diarahkan pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi salah satu pijakan untuk mempertajam sasaran program sekaligus mencegah inefisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 2 Oktober 2026 malam.
Pada pertemuan tersebut, BPKP memaparkan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemprov Jatim serta 38 pemerintah kabupaten dan kota. Evaluasi mencakup lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.
Total anggaran yang dialokasikan untuk lima sektor tersebut mencapai Rp27,52 triliun. Rinciannya, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp5,10 triliun, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp22,42 triliun.
BACA JUGA:Khofifah Imbau Warga Jatim Kibarkan Bendera Setengah Tiang 30 September
BPKP memaparkan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemprov Jatim -Humas Pemprov Jawa Timur -
Anggaran tersebut tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan.
Di tingkat provinsi, alokasi terbesar berada pada sektor pendidikan sebesar Rp3,65 triliun. Kemudian pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp38,06 miliar.
Pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan Rp9,47 triliun untuk pengentasan kemiskinan, dan Rp6,76 triliun untuk pendidikan. Kemudian, Rp3 triliun untuk kesehatan, Rp1,82 triliun untuk ketahanan pangan, serta Rp1,37 triliun untuk penurunan prevalensi stunting.
Khofifah mengatakan besarnya anggaran harus diikuti ketepatan sasaran dan kualitas intervensi. Menurutnya, hasil evaluasi BPKP menunjukkan indikator sasaran utama Pemprov Jatim telah berorientasi pada hasil dan terukur. Namun, masih terdapat ruang perbaikan.
BACA JUGA:'Tanaman' Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Kampus Al-Azhar Tumbuh Subur
BACA JUGA:Gubernur Khofifah Dorong UPT Batu Jadi Pusat Penggerak Utama Sapi Perah Jawa Timur
“Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-program pemerintah memang harus ada dampak positifnya,” ujar Khofifah.
Dia menilai catatan BPKP dapat menjadi bahan penyempurnaan desain program agar pelaksanaan pembangunan semakin efektif dan efisien.
“Masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas. Karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi,” katanyi.