Pemerintah menjelaskan kebijakan, tetapi juga mendengar. Masyarakat mengkritik, tetapi kritik juga harus diuji dengan data dan fakta. Dialog tidak mengurangi kewibawaan negara. Sebaliknya, ia memperkuat legitimasi karena keputusan dapat dijelaskan, diperdebatkan, dan dikoreksi secara terbuka.
Keterbukaan dan Akuntabilitas
Makin besar kekuasaan yang dimiliki pemerintah, makin besar pula kewajiban untuk menjelaskan bagaimana keputusan dibuat, bagaimana program dijalankan, dan bagaimana kesalahan diperbaiki.
Pemerintah yang akuntabel bukan pemerintah yang selalu mengatakan berhasil. Pemerintah yang akuntabel juga berani mengatakan ketika suatu program belum bekerja sesuai rencana dan menjelaskan apa yang sedang diperbaiki.
Di sinilah reshuffle menemukan makna substantifnya. Jika pergantian pejabat menghasilkan koordinasi yang lebih baik, keterbukaan yang lebih besar, dan tanggung jawab yang lebih jelas, reshuffle mempunyai arti bagi publik. Tetapi, jika hanya menghasilkan susunan elite baru tanpa perubahan cara kerja, kepercayaan sulit tumbuh.
Kian kuat kekuasaan terkonsolidasi, kian besar pula kewajiban pemerintah untuk tetap terbuka terhadap koreksi.
Reshuffle yang Berdampak
Pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari reshuffle. Masyarakat hidup dari pekerjaan, pendapatan, harga kebutuhan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan pelayanan publik.
MBG akan dinilai bukan dari besarnya program, melainkan dari keamanan dan manfaatnya. Koperasi Desa Merah Putih akan dinilai bukan dari jumlah yang diresmikan, melainkan dari kemampuannya menggerakkan ekonomi warga. Hilirisasi akan dinilai bukan hanya dari angka investasi, melainkan juga dari pekerjaan dan kesejahteraan yang dihasilkan.
Karena itu, setelah politics of reshuffle, pemerintahan Prabowo memasuki ujian yang lebih penting, yakni politics of delivery.
Makin kabinet menjadi pilihan presiden sendiri dan makin kuat dukungan politik yang dimilikinya, makin sulit pula persoalan pemerintahan terus dijelaskan sebagai warisan masa lalu atau hambatan koalisi.
Publik masih memberikan kesempatan, tetapi meminta pembuktian. Koalisi dapat dibangun melalui kursi dan kabinet dapat diubah melalui reshuffle. Namun, kepercayaan rakyat tidak dapat dibagi melalui jabatan.
Kepercayaan harus diperoleh melalui pemerintahan yang bekerja, terbuka, dialogis, dan akuntabel. Pada akhirnya, reshuffle hanya akan bermakna jika ia tidak sekadar mengubah susunan kekuasaan, tetapi juga memperkuat alasan publik untuk tetap percaya. (*)
*) Suko Widodo adalah dosen Departemen Komunikasi dan ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Jawa Timur.