Oktober merupakan bulan bersejarah untuk bangsa Indonesia. Peristiwa bersejarah yang paling banyak diperdebatkan pada bulan ini adalah gerakan PKI sekitar tahun 1965 dan peran TNI dalam mengatasinya.
Narasi sejarah itu dikaitkan dengan tumbangnya Orde Lama dan digantikan Orde Baru. Tumbangya Orde Baru dan digantikan Orde Reformasi, bahkan sampai saat ini, wacana sejarah itu tidak terselesaikan.
Buku-buku sejarah nasional saling mengeklaim kebenaran sesuai rezim yang berkuasa. Para penguasa mencuci piring sejarah yang kotor dari jejak dinasti masing-masing. Sebagai sejarah kontemporer, pelaku dan saksinya masih banyak yang hidup, tokoh-tokoh yang dulu dinilai tiran, korup, lalu digulingkan, tiba-tiba dikukuhkan sebagai pahlawan nasional ketika dinastinya kembali berkuasa.
Antara pahlawan dan pecundang saling berganti posisi. Itu masih akan terus terjadi karena setiap penguasa dan pendukungnya memiliki dinasti dalam kepengurusan partai politik.
BACA JUGA:Pertarungan Makna Kolonialisme: Catatan dari Den Haag
BACA JUGA:Deep Learning untuk Memahami Peristiwa G-30-S/PKI
Buku sejarah nasional kembali direvisi dengan terbitnya Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global (Kementerian Kebudayaan RI, 2025) terdiri atas 10 jilid. Bagian yang paling banyak diperdebatkan adalah masa sekitar 1965 serta rentang 1998–2024.
Proyek Hegemoni
Sejarah adalah milik penguasa. Ungkapan itu bukan sekadar pemanis, melainkan kenyataan yang terus berulang. Sejarah kerap kali bukan rekaman masa lalu yang objektif, melainkan dikonstruksi seperti ”tanah liat” oleh penguasa.
Ini adalah proyek hegemoni, usaha yang dilakukan secara sistematis untuk memengaruhi masyarakat sehingga apa yang dikehendaki diterima sebagai kelaziman dan kebenaran.
Proyek hegemoni adalah perekayasaan ingatan kolektif. Anak-anak sekolah dan generasi muda selalu dijadikan sasaran utama. Hegemoni bekerja mencengkeram isi kepala masa depan bangsa.
BACA JUGA:Isu G-30-S PKI, Bisa sampai Seabad
BACA JUGA:Aksi Kamisan 1 Oktober 2026: Menolak Lupa Tragedi Kanjuruhan, Korban Belum Dapat Keadilan
Kekuasaan tidak selalu bekerja lewat laras senapan, tetapi juga lewat penyeragaman cara berpikir, lewat kurikulum sekolah, buku pelajaran, dan ujian nasional. Melalui ruang kelas yang tampak netral dan ilmiah, sejarah mulai direkayasa. Narasi tentang masa lalu dipilah secara ketat.
Dalam proyek hegemoni sejarah nasional, bagian yang menguntungkan penguasa akan diperbesar, ditulis dengan tinta emas, dan diwajibkan untuk dihafal. Tokoh-tokoh tertentu diangkat menjadi pahlawan tanpa cacat. Di sisi lain, bagian yang kelam, penuh kritik, atau menggugat legitimasi penguasa akan dikubur, dikaburkan, bahkan dihapus dari kurikulum.