BANYUWANGI, HARIAN DISWAY – Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan sebagai daerah dengan tata kelola transformasi digital terbaik nasional. Penghargaan tersebut diberikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM).
Banyuwangi menempati peringkat pertama dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026. Penilaian tersebut terutama mencakup implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penghargaan diserahkan dalam Seminar Nasional di Auditorium MM FEB UGM, Kamis, 5 November 2026. Seminar tersebut mengangkat tema kecerdasan buatan untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah.
GM-DTGI merupakan instrumen pengukuran tata kelola transformasi digital pemerintah daerah. Program ini dirintis sejak 2023 dan diluncurkan secara nasional pada 2024.
BACA JUGA:Miliki 153 Sekolah Lansia, Banyuwangi Raih Sidaya Awards 2026
BACA JUGA:Peringati Sumpah Pemuda, PDIP Banyuwangi Gelar Aksi Resik Sungai Kalimati MuncarPenilaian dilakukan melalui tujuh pilar dengan total 50 indikator. Aspek tersebut mencakup tata kelola, kepemimpinan, regulasi, dan reformasi administrasi publik.
Penilaian juga meliputi tata kelola data dan pengembangan ekosistem digital. Selain itu, terdapat aspek desain platform berbasis pengguna serta keamanan siber.
Pengukuran mencakup tingkat kesiapan dan implementasi transformasi digital pemerintah daerah. Sejumlah 508 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia menjadi objek penilaian.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi penghargaan yang diberikan FEB UGM. Menurutnyi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
BACA JUGA:Bupati Ipuk Dorong Akses Rumah Terjangkau, Warga Banyuwangi Akad Massal KPR Subsidi
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi. Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi mempercepat pelayanan publik,” kata Ipuk, Jumat, 6 November 2026.
Dia menegaskan, digitalisasi harus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah. Teknologi juga harus memperkuat tata kelola yang efektif dan transparan.
Ipuk menjelaskan, transformasi digital Banyuwangi dikembangkan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah daerah juga mengembangkan berbagai layanan digital hingga tingkat desa. Integrasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan tanpa prosedur berbelit.