Saya kira tidak adil jika seluruh kesalahan ditimpakan kepada pemilih. Partai dan kandidat ikut membentuk kebiasaan itu. Jika warga terus disuguhi transaksi, kapan mereka belajar memperdebatkan pilihan kebijakan?
New York memberikan bahan renungan. Mamdani menjadi wali kota muslim pertama kota itu dengan tawaran yang menyentuh biaya hidup. Pembekuan sewa hunian tertentu, bus gratis, serta pengasuhan anak. Identitasnya menonjol. Tapi, programnya memberi warga alasan konkret untuk berharap.
Pelajarannya ada pada keberanian memperjelas pilihan. Warga bisa membayangkan apa yang berubah dalam kehidupan mereka. Lalu menagihnya.
Di sini, tantangannya bertambah ketika arah politik bergerak menuju resentralisasi. Kita perlu bertanya: seberapa luas ruang wali kota menentukan arah kotanya? Bagaimana ia menjanjikan perubahan jika keputusan penting makin bergantung pada pusat?
Tentu kota memerlukan pemerintah pusat. Anggaran, infrastruktur, dan persoalan lintas wilayah membutuhkan kerja bersama. Tetapi, prakarsa lokal juga perlu ruang. Wali kota harus bisa membawa kebutuhan warganya ke pusat. Sekaligus punya keberanian menyampaikan perbedaan.
Karena itu, menunggu seorang tokoh hebat saja tidak cukup. Partai perlu membuka pintu bagi gagasan. Biaya politik perlu ditekan. Warga perlu mendapat kesempatan menguji program dan mengawasi pelaksanaannya.
Harapan tetap ada. Bisa tumbuh dari kampung, kampus, komunitas, dan percakapan warga yang mulai menanyakan arah kotanya. Jalan lahirnya pemimpin baru memang masih panjang. Banyak pagar yang harus dilewati.
Kelak Surabaya mungkin punya julukan baru untuk wali kotanya. Kita belum tahu apa. Yang penting, warga merasakannya lebih dulu. Sebab, julukan paling awet lahir dari pengalaman hidup. Dari kota yang berubah. Dan kehidupan yang menjadi lebih baik. (*)