DPRD Kabupaten Gresik menekankan penyesuaian tarif retribusi persampahan wajib diimbangi peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah ini memastikan masyarakat menerima manfaat nyata secara berimbang.
Dinamika pengelolaan kebersihan di Kabupaten Gresik memasuki babak baru seiring dengan pemberlakuan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan. Kebijakan yang dirumuskan untuk menjawab tantangan volume sampah dan optimalisasi pengolahan lingkungan itu langsung mendapatkan perhatian serius dari jajaran legislatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan tersebut agar berjalan selaras dengan peningkatan mutu pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Perhatian mendalam dari para wakil rakyat ini ditunjukkan melalui berbagai agenda pengawasan, dialog konstruktif, serta koordinasi intensif bersama dinas teknis terkait. Legislatif menilai bahwa setiap kebijakan penyesuaian retribusi harus memiliki landasan yang adil dan berorientasi pada perbaikan fasilitas kebersihan secara menyeluruh di berbagai wilayah.
Komitmen kuat tersebut ditegaskan langsung oleh pimpinan tertinggi legislatif daerah. Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif persampahan harus diiringi dengan perbaikan mutu layanan di lapangan secara konsisten.
BACA JUGA:DPRD Gresik Dukung Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan: Tambahkan Anggaran Rp19,46 Miliar
BACA JUGA:DPRD Gresik Sikapi Infrastruktur di Bawean: Bukti Pemerataan Pembangunan dan Transportasi
"Setiap kebijakan penyesuaian tarif pelayanan persampahan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata kepada masyarakat. Kami di DPRD Gresik senantiasa mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan fasilitas pengangkutan, kebersihan lingkungan, serta responsivitas penanganan sampah berjalan semakin optimal dan memuaskan," tegas M. Syahrul Munir saat memberikan tanggapan terkait kebijakan retribusi daerah.
Pernyataan pimpinan dewan tersebut mencerminkan kepekaan legislatif terhadap aspirasi warga sekaligus komitmen untuk mengawal tata kelola lingkungan yang bersih. Dalam pandangan DPRD, kenaikan tarif retribusi yang didasarkan pada komponen jarak angkut serta tonase sampah harus sejalan dengan modernisasi sarana prasarana kebersihan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait dituntut untuk memperluas cakupan pengelolaan sampah terpadu, mengoptimalkan tempat pengolahan sampah, serta mempercepat respons terhadap aduan masyarakat terkait kebersihan lingkungan.
Sinergi positif itu juga mendapat dukungan penuh dari unsur pimpinan dewan lainnya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Lutfi Dhawam menyampaikan bahwa optimalisasi pelayanan persampahan merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sehat serta nyaman bagi seluruh warga Gresik.
PENGELOLAAN SAMPAH yang apik juga terasa di Pasar Sidayu, Gresik, yang cukup bersih.-Moch Sahirol Layeli-
"Peningkatan layanan kebersihan adalah harga mati yang harus diwujudkan bersama seiring berjalannya penyesuaian regulasi tarif. Kami optimistis sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat akan membawa perubahan besar bagi kebersihan dan keindahan Kabupaten Gresik tercinta," tutur Lutfi Dhawam.
Dukungan serupa disampaikan pula oleh pimpinan dewan bidang kesejahteraan dan pembangunan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Mujid Riduan menambahkan bahwa pengawasan ketat terhadap efektivitas pengelolaan sampah akan terus dilakukan secara berkesinambungan.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah kontribusi dari masyarakat benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan kebersihan yang prima, responsif, dan merata di seluruh wilayah Gresik," ungkap Mujid Riduan.