HARIAN DISWAY - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pihaknya akan mengamati langkah-langkah yang akan diambil oleh DPR RI dalam menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Yusril, pemerintah belum dapat memberikan banyak komentar karena parlemen baru kembali bersidang pada hari ini setelah merampungkan masa reses.
“Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket atau kah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati,” ungkap Yusril di Jakarta.
Langkah yang akan ditempuh oleh DPR tersebut berkaitan erat dengan dua putusan lembaga peradilan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun dalam pertimbangannya menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah luar negeri yang setara SMA.
BACA JUGA: Isu Pemakzulan Gibran Bergulir di DPR, Puan Pastikan Usulan HMP Diproses Sesuai Konstitusi
BACA JUGA:PSI Minta Gibran Tak Buru-Buru Dimakzulkan, Dasco Mulai Proses Aspirasi di DPR Hari Ini
Di sisi lain, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Yusril menambahkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut masih memerlukan proses administrasi lanjutan berupa pengunggahan di laman resmi sebelum ditindaklanjuti pihak tergugat. Setelah proses hukum administrasi negara tersebut sepenuhnya rampung, persoalan ini akan bergeser ke ranah hukum tata negara yang sepenuhnya menjadi kewenangan konstitusional DPR, sehingga pemerintah menegaskan tidak akan melakukan intervensi.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihak pimpinan dewan telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi selama masa reses, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
BACA JUGA:Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka? Begini 3 Tahapan Pemberhentian Wakil Presiden Menurut UUD 1945
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan selepas memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta. Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa partainya tengah mempertimbangkan dan memfinalisasi opsi penggunaan HMP sebagai langkah konstitusional untuk merespons persoalan ini. (*)