JAKARTA, HARIAN DISWAY — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan keterangan resmi di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Tepat setelah menyatakan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Di hadapan awak media, Gibran menegaskan bahwa dirinya ingin menjaga stabilitas politik serta menghormati dinamika dan kritik yang berkembang di masyarakat.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," tegas Gibran saat menyapa para wartawan di Istana Wapres.
Sebelum mengumumkan sikap politiknya dan memicu bergulirnya mekanisme transisi ketatanegaraan, Gibran mengungkapkan telah terlebih dahulu menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari.
Ia menggambarkan hubungannya dengan presiden yang sangat dekat, tempat ia meminta pertimbangan strategis di tengah pusaran krisis politik.
"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," lanjutnya.
Meski keputusan mundur telah diproses untuk menjaga kondusivitas tatanan eksekutif, Gibran membeberkan bahwa Presiden Prabowo memberikannya arahan tegas untuk tidak tinggal diam di jalur hukum.
Presiden Prabowo meminta dirinya tetap memperjuangkan nama baik dan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA. Itu saja. Selamat sore teman-teman media," pungkas Gibran mengakhiri keterangannya.
Pernyataan resmi Gibran pasca menyatakan niat pengunduran diri itu sekaligus memperjelas peta politik ke depan. Di satu sisi, jalur hukum atas polemik ijazahnya akan terus berjalan melalui PTUN dan MA.
Di sisi lain, sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan posisi Wakil Presiden kini memicu kewajiban bagi Presiden untuk segera mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR untuk dipilih dalam kurun waktu paling lambat 60 hari. (*)