HARIAN DISWAY - Mahkamah Agung (MA) resmi merilis putusan lengkap nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026. Berdasarkan amar putusan yang diakses dari laman resmi mahkamahagung.go.id, Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada tahun 2019 silam.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” demikian bunyi amar putusan tersebut.
Selain memerintahkan pencabutan, MA juga menyatakan suket milik Gibran tersebut batal demi hukum.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai sengketa ijazah Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Disebutkan bahwa fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 5 Oktober 2026 telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan membuat obyek sengketa bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.
BACA JUGA:Yusril Sebut Upaya Gibran Ajukan PK soal Ijazah Tak Berguna, Putusan MK dan MA Sudah Final
BACA JUGA:Gibran Sebut Prabowo sudah Seperti Ayah Sendiri saat Minta Masukan Soal Polemik Ijazah
MA menemukan bahwa secara faktual obyek sengketa berupa suket tersebut didasarkan pada certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lain yang dinilai tidak mampu membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
Lebih lanjut, MA menegaskan tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang sah untuk dijadikan dasar penyetaraan dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Tindakan penerbitan penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional tanpa didukung oleh ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan dinilai oleh MA sebagai tindakan yang tidak cermat sehingga memengaruhi fakta materiil keputusan serta melanggar asas kecermatan formal. (*)