HARIAN DISWAY - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri secara resmi menggelar sidang kode etik profesi terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta, pada Selasa, 10 November 2026. Pelaksanaan sidang etik ini menandai dimulainya langkah internal institusi kepolisian dalam menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran serius yang menyeret nama perwira tinggi tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memberikan konfirmasi resmi perihal pelaksanaan sidang etik terhadap Ahrie yang berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait tidak dilakukan secara serentak, melainkan digelar secara bertahap dengan menempatkan Irjen Ahrie Sonta sebagai pihak pertama yang menjalani pemeriksaan mendalam. “Sidang etik bertahap, hari ini dimulai pada terperiksa AS,” ujar Johnny kepada awak media saat dikonfirmasi, Selasa 10 November 2026.
Langkah tegas internal ini bermula dari pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri yang menyasar nomor telepon seluler Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik nasional, awak media, hingga kalangan pengusaha. Praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah tersebut diperkirakan telah berlangsung dan terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2025 hingga 2026.
BACA JUGA:Pemerintah Belum Berencana Bentuk Satgas Kasus Penyadapan
BACA JUGA:Kasus Penyadapan Prabowo Merembet ke Gesekan Elite, Polisi Fokus Buru Sang Dalang
Guna mengusut tuntas perkara ini, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka, yang masing-masing berinisial LSP, ASN yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution, EH yakni Irjen Eko Hadi Santoso, serta SU yaitu Irjen Slamet Uliandi. Proses penegakan hukum, baik melalui jalur pidana oleh Bareskrim maupun pemeriksaan etik oleh Divpropam Polri, saat ini masih terus berjalan secara paralel untuk memastikan seluruh pelanggaran diusut secara transparan, profesional, dan objektif sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan kepolisian republik indonesia. (*)