HARIAN DISWAY - Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba terblokir atau nonaktif.
Tentu membuat siapa saja panik. Terutama saat anggota keluarga membutuhkan perawatan medis mendadak.
Penyebab utama penonaktifan kartu umumnya dipicu oleh keterlambatan pembayaran iuran bulanan. Melewati tanggal 10 setiap bulannya.
Namun, tidak perlu cemas berlebihan. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan telah menyediakan opsi keringanan pembayaran tunggakan.
BACA JUGA:Catat! Daftar Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
BACA JUGA:Cak Ji dan Risma Sapa Lansia dalam Periksa Mata Gratis BPJS Watch dan PERDAMI
Yakni melalui program cicilan. Sekaligus menetapkan skema denda pelayanan secara transparan.
Berikut aturan denda pelayanan serta langkah memanfaatkan program cicilan BPJS Kesehatan agar kartu kembali aktif.
Aturan Denda Pelayanan dan Skema Tunggakan BPJS Kesehatan
Seseorang melakukan pembayaran tagihan iuran BPJS Kesehatan menggunakan aplikasi perbankan digital.-Dokumentasi pexels-pexels foto
1. Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran Biasa
Perlu diluruskan bahwa secara umum, keterlambatan pembayaran iuran bulanan BPJS Kesehatan tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran biasa.
Ketika Anda telat membayar iuran, status kepesertaan akan otomatis dihentikan sementara (diprovisikan nonaktif). Sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah tanggal jatuh tempo.
BACA JUGA:Perbedaan JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan, Jangan Sampai Salah Paham Soal Manfaatnya
BACA JUGA:Cara Aktivasi Instan Kartu BPJS Kesehatan Non-aktif Karena Telat Bayar 1 Bulan
2. Skema Denda Pelayanan Rawat Inap (Denda Pelayanan)
Denda baru akan dikenakan apabila dalam kurun waktu 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali, Anda atau anggota keluarga terdaftar menjalani Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di rumah sakit.
Besaran Denda Pelayanan itu dihitung berdasarkan rumus 5% dari estimasi biaya paket Ina-CBGs dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak (maksimal 12 bulan tunggakan). Dengan nilai denda maksimal sebesar Rp30.000.000.