JAKARTA, HARIAN DISWAY – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus memperjuangkan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai, saran Presiden yang disampaikan setelah pertemuan dengan Gibran justru harus dipahami berdasarkan pandangan hukum Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Menurutnya, Yusril telah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sudah final dan mengikat.
BACA JUGA:MA Perintahkan Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
BACA JUGA:Yusril Sebut Upaya Gibran Ajukan PK soal Ijazah Tak Berguna, Putusan MK dan MA Sudah Final
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menilai tidak mungkin Prabowo justru mendorong Gibran menempuh perlawanan hukum lanjutan jika pemerintah melalui Menko Yusril sudah menyatakan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.
Gibran Sebut Prabowo Sarankan Terus Berjuang di PTUN
Pernyataan Syahganda tersebut muncul setelah Gibran mengungkapkan isi pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 November 2026.
Saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Gibran mengatakan Presiden memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika politik dan hukum yang tengah dihadapinya.
BACA JUGA:Gibran Sebut Prabowo sudah Seperti Ayah Sendiri saat Minta Masukan Soal Polemik Ijazah
BACA JUGA:BREAKING: Wapres Gibran Buka Suara Usai Ajukan Pengunduran Diri
Salah satu saran yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Wapres.
Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengupayakan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan terkait ijazahnya.