Apalagi, kursi ketua MPR saat ini diduduki Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan sokongan koalisi gemuk di parlemen. Praktis, Prabowo memegang kendali nyaris absolut untuk menentukan siapa mualim pendampingnya hingga 2029.
Syahwat Kartel di Tengah Muaknya Publik
Runtuhnya posisi Gibran mengubah peta pembagian kue kekuasaan di Jakarta. Secara struktural, Prabowo adalah pihak pertama yang paling diuntungkan. Tanpa perlu melewati drama pemakzulan yang panjang dan menguras energi kabinet, ia kini terbebas dari bayang-bayang matahari kembar dan beban politik masa lalu.
BACA JUGA:Akhirnya Gibran Mundur Juga: Semoga Ini Berita Baik buat Indonesia
BACA JUGA:Tiga Skema Prabowo untuk Mengisi Pengganti Gibran
Prabowo leluasa memegang tongkat komando tunggal sembari menjadikan kursi lowong RI-2 sebagai kartu truf guna menakar ulang kesetiaan mitra koalisinya.
Keuntungan kedua jatuh ke pangkuan para ketua umum partai pemilik kursi besar di MPR, baik yang menghuni Koalisi Indonesia Maju maupun partai penyeimbang di luar kabinet. Bagi elite kepartaian, lowongnya jabatan wakil presiden di tengah jalan adalah durian runtuh untuk mengamankan tiket menuju Pemilihan Presiden 2029.
Lobi-lobi kamar gelap kini mulai bergerak kencang. Partai-partai berlomba menaikkan harga dukungan di hadapan presiden, entah dengan menyodorkan kadernya agar masuk ke kantong dua nama usulan istana atau menukar suara fraksi mereka di MPR dengan tambahan jatah kursi menteri.
Di sinilah letak ironi paling getir bagi publik. Menyerahkan nasib kursi RI-2 pada selera dagang sapi parlemen sama saja dengan mengabaikan muaknya rakyat terhadap institusi politik. Selama bertahun-tahun, rekam jejak survei dari berbagai lembaga kredibel seperti Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, dan Lembaga Survei Indonesia selalu menempatkan DPR RI serta partai politik di kerak terbawah indeks kepercayaan publik.
BACA JUGA:Delapan Calon Wapres Potensial Pengganti Gibran
BACA JUGA:Tiga Skenario Gibran dan Pertarungan di DPR Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi
Tingkat kepercayaan dan kepuasan warga terhadap partai politik nyaris tak pernah beranjak dari angka 50 hingga 55 persen. Adapun lembaga DPR RI secara kronis terjebak di kisaran 55 hingga 62 persen, terpaut jurang yang sangat lebar dibandingkan institusi seperti TNI yang melampaui 85 persen.
Angka-angka merah itu adalah bukti telanjang betapa publik sudah muak melihat politisi Senayan yang lebih gemar mengurus privilese kelompoknya ketimbang bekerja mengawasi jalannya pemerintahan.
Jika sidang MPR nanti hanya menjadi panggung bagi-bagi jatah oleh lembaga yang sedang mengalami defisit kepercayaan akut, Indonesia sedang mempertontonkan praktik teori partai kartel yang digagas Richard S. Katz dan Peter Mair.
Dalam sistem politik kartel, partai-partai di parlemen berhenti menjadi wakil rakyat dan bermutasi menjadi sindikat bisnis yang berkolusi memonopoli jabatan negara demi mengamankan kas dan kekuasaan elite mereka sendiri.
Bahaya dari kolusi elite itu sudah mulai merembet ke halaman istana. Ketidakpercayaan masyarakat yang menahun terhadap DPR dan partai politik perlahan ikut menggerus tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo sendiri. Sejauh ini publik menilai Prabowo gagal menjadi lokomotif yang mampu memaksa elite partai dan parlemen membenahi kinerja mereka agar berdampak nyata bagi masyarakat.