Setiap 10 November, Surabaya selalu dikenang karena warganya saat itu mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan saja ketika pertempuran pecah, lalu seorang warga kampung memutuskan membuka pintu rumahnya untuk merawat korban yang terluka.
Orang itu mungkin tak pernah dikenal di luar gang tempat tinggalnya. Dari keputusan sederhana di balik pintu rumah itulah wajah kepahlawanan sesungguhnya terlihat. Ada sesuatu yang sanggup ia lindungi, meski untuk itu ia harus menanggung risiko yang sebenarnya bisa ia hindari.
Tema Hari Pahlawan 2026, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, membawa ingatan itu ke masa kini. Menjelang peringatan tahun ini, pemerintah kembali membahas usulan gelar Pahlawan Nasional.
Negara punya mekanisme untuk menilai jasa para tokoh yang pantas menyandang gelar tersebut. Sementara itu, kita punya pertanyaan yang perlu dijawab setiap hari: ketika kepentingan pribadi bertabrakan dengan kepentingan orang banyak, mana yang kita dahulukan?
BACA JUGA:Hari Pahlawan 2026: Belajar dari Ketegasan Penggagas Dapur Umum Bu Dar Mortir
BACA JUGA:Belasan Mahasiswa Diciduk Aparat saat Demo Hari Pahlawan di Yogya, UGM Siapkan Pendampingan Hukum
Harga yang Bersedia Ditanggung
Ukuran kepahlawanan selalu berpulang pada keberanian menanggung risiko demi melindungi kepentingan bersama. Tolok ukurnya terletak pada apa yang ia lindungi, pilihan yang tersedia baginya, dan harga yang bersedia ia bayar.
Seorang pegawai yang menolak mengesahkan laporan fiktif mungkin kehilangan kesempatan promosi. Seorang warga yang melaporkan penyelewengan bantuan mungkin dijauhi tetangganya. Keberanian mereka tampak justru ketika jalan kompromi yang lebih aman terbuka lebar di depan mata.
Sebaliknya, pengkhianatan terhadap bangsa bermula ketika orang memakai kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Seseorang bisa saja rajin berpidato tentang nasionalisme sambil mengatur agar proyek pemerintah jatuh kepada orang dekatnya.
Ia memegang kewenangan karena dipercaya untuk melayani warga. Begitu kewenangan itu dibelokkan untuk melayani lingkaran dan kroninya sendiri, pada saat itulah ia telah mengkhianati amanah jabatannya.
Sebutan pengkhianat bangsa sendiri punya bobot yang berat. Dalam riuh perdebatan politik, cap itu kerap dilemparkan secara serampangan kepada mereka yang mengkritik pemerintah atau berbeda pilihan. Padahal, kritik yang bertumpu pada bukti justru membantu negara melihat celah kesalahannya.
Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan selalu menyangkut laku perbuatan: amanah apa yang dipercayakan, bagaimana amanah itu dijalankan, siapa yang mengeruk untung, dan siapa yang menanggung akibatnya?
Pertanyaan itu terasa begitu dekat pekan ini. Pada 9 November 2026, ANTARA memberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil sembilan pihak swasta dalam penyidikan dugaan korupsi dana penanganan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Perkaranya memang masih berproses secara hukum. Namun, jenis dana yang sedang diperiksa mengingatkan kita bahwa keputusan administratif di balik meja bisa langsung merampas kebutuhan dasar orang-orang yang sedang kehilangan tempat tinggal dan rasa aman.
Situasi darurat bencana memang menuntut kecepatan. Warga di pengungsian tak bisa menunggu rapat berulang hanya untuk memperoleh air bersih. Namun, kecepatan tanpa catatan yang tertib justru membuka celah penyimpangan.
Pejabat tetap wajib mencatat siapa yang mengambil keputusan, bagaimana harga ditetapkan, dan apakah barang benar-benar sampai ke tangan warga. Bagi keluarga di tenda darurat, mutu sebuah pengadaan diukur dari air bersih yang layak diminum serta obat-obatan yang tersedia tepat saat dibutuhkan.