Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden Indonesia. Dengan demikian, jabatan wakil presiden kosong. Sesuai ketentuan, Ayat 2 Pasal 8 UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Itu berarti, sebelum 12 Januari 2027, kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu.
Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan beliau. Karena mekanisme pemilihan dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wapres bisa berasal dari mana pun, baik dari tokoh di dalam koalisi pemerintahan maupun sosok dari luar koalisi beliau, bahkan tokoh yang sama sekali tidak berasal dari kelompok politik, seperti kelompok profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan.
Ketiga latar belakang pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait risiko-risiko politik, seperti berseberang jalan.
BACA JUGA:MPR Bentuk Dua Tim untuk Proses Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Paripurna Diusulkan 2 Desember
BACA JUGA:Setelah Wapres Gibran Mundur, Konstitusi Harus Tetap Menjadi Pandu
Selain kader Gerindra, presiden dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden, tetapi bukan bagian dari Gerindra.
Atau, presiden memilih dari koalisinya, tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisi pun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampun teknokrasi. Setiap opsi juga ada plus dan minusnya.
Presiden juga bisa mengambil opsi kedua, yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi itu diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik, baik di DPR maupun luar DPR.
Bahkan, presiden bisa menempuh pilihan ketiga, yakni mengambil sosok yang calon wapres yang tidak terafilisasi kelompok politik, murni dari kalangan profesional, ulama, bahkan bisa juga budayawan, yang sesuai kebutuhan presiden.
BACA JUGA:MPR Targetkan Wapres Pengganti Gibran Terpilih Paling Lambat 4 Desember 2026
BACA JUGA:Masa Depan Gibran setelah Berhenti Jadi Wapres
Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahmi karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres.
Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya.
Namun, satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet itu bisa kembali dalam satu pasangan pada Pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat.