Kini fokus konstitusional beralih pada pengisian kekosongan kursi RI-2 guna menuntaskan sisa masa bakti pemerintahan hingga 2029. Di sinilah letak desain unik sistem presidensial Indonesia.
Berbeda dengan suksesi 1998 ketika Wakil Presiden B.J. Habibie otomatis naik menggantikan Presiden Soeharto sesuai Pasal 8 Ayat (1) UUD 1945, kekosongan wakil presiden tidak memicu kenaikan otomatis pejabat mana pun.
Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Secara teknis prosedural, aturan mainnya diperinci dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) serta Peraturan Tata Tertib MPR. Presiden diberi batas waktu untuk mengajukan dua nama calon kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.
Setelah melalui verifikasi administratif, anggota MPR akan melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat tersebut.
Menariknya, pembentuk undang-undang telah mengantisipasi potensi kebuntuan politik (deadlock) di parlemen. Pasal 46 Ayat (6) dan Ayat (7) UU MD3 mengatur bahwa apabila perolehan suara kedua calon imbang 50:50, pemungutan suara diulang satu kali lagi.
Jika hasil ulangan masih tetap imbang, hak konstitusional untuk menentukan satu nama pemenang dikembalikan sepenuhnya kepada presiden.
Ketentuan yang menempatkan presiden sebagai pengusul tunggal dua nama, sekaligus pemutus akhir apabila terjadi jalan buntu di parlemen, menegaskan hak prerogatif yang sangat kuat.
Berbeda dengan pemilihan umum langsung ketika pasangan calon lahir dari rahim konsensus partai pengusung demi mendulang suara elektoral (electoral marriage), pengisian kekosongan wakil presiden di tengah jalan memiliki roh filosofis yang berbeda.
Dalam fase itu, kebutuhan negara bukan lagi akumulasi suara elektoral, melainkan efisiensi birokrasi dan akselerasi eksekusi program pemerintahan.
Oleh karena itu, kewenangan presiden mengajukan dua nama tersebut patut dimaknai sebagai prerogatif kohesif, yakni hak istimewa kepala pemerintahan untuk merekayasa ulang harmoni kabinet secara teknokratis dan psikologis.
Dalam bingkai prerogatif kohesif, konstitusi membebaskan presiden dari keharusan terikat pada transaksi kursi partai politik semata. Presiden leluasa berkonsultasi dengan koalisi atau justru mengambil sosok dari kalangan profesional, akademisi, maupun teknokrat yang memiliki chemistry dan keselarasan visi kerja.
Pada titik itu, MPR berperan sebatas sebagai katup pengaman legitimasi, bukan penentu arah komposisi kekuasaan. Sebab, mandat utama rakyat tetap melekat pada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tunggal menurut Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.
Pada akhirnya, rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa efisiensi demokrasi tidak selalu diukur dari hiruk pikuk pertarungan politik di parlemen, tetapi dari kedewasaan elite dalam memanfaatkan koridor konstitusi secara bermartabat.
Setelah jalan mundur membuka ruang efisiensi politik, tanggung jawab sejarah kini berada di tangan presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya secara jernih menghadirkan pendamping yang solid demi menuntaskan janji konstitusional hingga 2029. (*)