ICW: Ini RUU Perampasan Aset yang Palsu

Kamis 19-11-2026,13:22 WIB
Reporter : Edi Susilo
Editor : Noor Arief Prasetyo

Pelajaran dari Kasus Besar dan Ancaman Uji MK

Ibrahim mengingatkan bahwa lemahnya ketentuan dalam draf tersebut mengulang kegagalan pemulihan aset pada sejumlah kasus besar di Indonesia. Ia mencontohkan perkara korupsi masa lalu mantan Presiden Soeharto yang terhenti secara pidana dan hanya memulihkan sebagian kecil aset melalui jalur perdata, kasus mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar yang menyisakan eksekusi uang pengganti Rp12,367 miliar dari perintah perampasan aset korporasi senilai lebih dari Rp1 triliun, hingga perkara e-KTP Setya Novanto di mana eksekusi uang pengganti hanya berkisar Rp49,5 miliar atau sekitar 2 persen dari total kerugian negara Rp2,3 triliun akibat tidak adanya mekanisme perampasan harta di luar LHKPN.

Menurut dia, memaksakan pengesahan RUU yang tidak transparan sekaligus melemahkan substansi pemberantasan korupsi akan menjauhkan Indonesia dari standar Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Koalisi mendesak DPR dan pemerintah mencabut draf yang dinilai bermasalah tersebut, membuka seluruh dokumen resmi RUU, Naskah Akademik, dan DIM, menunda pengesahan hingga partisipasi publik terpenuhi, serta mengembalikan pengaturan kekayaan tidak wajar, prinsip retroaktif, dan pengawasan independen ke dalam batang tubuh undang-undang.

"Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti," pungkas Ibrahim. (*)

Kategori :