SIDOARJO, HARIAN DISWAY - Tahun 2026 telah mencatatkan momentum penting bagi birokrasi keimigrasian di Jawa Timur.
Berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi bertransformasi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda sejak Oktober 2026.
Maka, perubahan nomenklatur itulah yang turut mewarnai suatu penyesuaian nama pada enam layanan Beranda Imigrasi. Sekaligus, menandai penguatan peran strategis dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah kerjanya.
Diketahui, bahwa fokus utama Imigrasi Juanda sepanjang tahun ini adalah pengawasan dan penegakan hukum di tengah tingginya mobilitas global.
BACA JUGA:Tiongkok Jajaki Investasi USD50 Miliar untuk Bangun 10 Kota Pintar di Indonesia
BACA JUGA:Indonesia-Tiongkok Jajaki Kerja Sama Investasi USD 63 Miliar, Ini 4 Sektor yang Dibidik!
Data yang tercatat hingga 31 Oktober 2026, ada sebanyak 294 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) telah dieksekusi. Penindakan menyasar berbagai pelanggaran vital, termasuk kasus pencurian dalam penerbangan oleh WN Tiongkok, penyalahgunaan izin tinggal tenaga kerja asing di kawasan industri, hingga pengungkapan jaringan love scamming lintas negara bersama Direktorat Reserse Siber Polda Jatim.
Penanganan juga meluas pada kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pelecehan seksual, dan pemalsuan dokumen.
Di sisi pelayanan, Imigrasi Juanda mencatatkan penerbitan 90.865 paspor pada periode Januari hingga Oktober 2026. Sementara itu, TPI Bandara Internasional Juanda mencatat mobilitas tinggi dengan 963.359 kedatangan dan 1.014.917 keberangkatan.
Angka itu menjadikan tantangan, sekaligus tanggungjawab dalam menjaga kelancaran perlintasan serta optimalisasi pengawasan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Agus Winarto saat kegiatan rilis resmi di kantor Imigrasi, Kamis, 19 November 2026.
Dia mengatakan, bahwa refleksi akhir tahun menunjukkan seluruh tugas dan fungsi telah berjalan optimal sesuai mandat pemerintah pusat.
"Semua yang menjadi tugas kita semua bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
BACA JUGA:Isu 3 Juta Data Paspor Bocor Hoaks, Ditjen Imigrasi Pastikan Sistem Aman, Segera Buru Pelaku
BACA JUGA:Cara Buat Paspor Elektronik 10 Tahun Lewat Aplikasi M-Paspor: Syarat, Alur, dan Biaya