GAGASAN Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil pertambangan dikuasai negara merupakan wacana penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Namun, pada dasarnya bukan semata-mata berapa besar bagian yang harus diterima negara, melainkan bagaimana kekayaan tambang dikonversi menjadi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.
Selama puluhan tahun, Indonesia hidup dalam paradoks ekonomi sumber daya alam. Negeri yang kaya batu bara, nikel, tembaga, emas, bauksit, dan berbagai mineral strategis justru masih menghadapi ketimpangan pendapatan, kemiskinan di sekitar wilayah pertambangan, kerusakan lingkungan, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok ekonomi tertentu.
Karena itu, gagasan penguasaan 70 persen hasil tambang perlu dibaca secara kritis sebagai upaya koreksi ketimpangan struktural dalam ekonomi ekstraktif. Bagaimanapun, penguasaan negara tidak otomatis identik dengan kesejahteraan rakyat. Sejarah ekonomi dunia memperlihatkan bahwa negara yang berhasil menguasai sumber daya alam belum tentu berhasil mendistribusikan manfaatnya secara adil.
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang tegas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
BACA JUGA:Destinasi Wisata Premium tanpa Tambang di Raja Ampat
BACA JUGA:Tambang Emas Pulau Madura
Rumusan tersebut bukan sekadar kalimat normatif dalam konstitusi. Ia merupakan kontrak sosial yang mengikat pemerintah untuk memastikan sumber daya alam tidak berubah menjadi instrumen akumulasi kekayaan bagi segelintir pemilik modal.
Ironisnya, dalam praktik ekonomi politik Indonesia, mandat tersebut sering kali mengalami distorsi. Pengelolaan tambang terlalu lama bertumpu pada paradigma ekstraktif: menggali, mengangkut, menjual, dan menikmati keuntungan.
Negara memperoleh royalti, pajak, dan penerimaan bukan pajak, sedangkan keuntungan terbesar dari rantai nilai pertambangan masih dinikmati pemodal. Tak pelak, gagasan itu akan menjawab keresahan yang lama terpendam: siapa pemilik manfaat sesungguhnya dari kekayaan alam selama ini?
Pada 14 November 2026, dalam acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Prabowo meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan dapat dinikmati negara.
BACA JUGA:Pengelolaan Tambang oleh Perguruan Tinggi: Sebuah Wacana
BACA JUGA:Tambang dan Marwah Ormas
Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara. Prabowo juga menjelaskan bahwa investor tetap dapat memperoleh pengembalian modal, tetapi keuntungan selanjutnya harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
Nikel, misalnya, tidak semestinya hanya dipandang sebagai barang tambang yang diekspor. Nikel harus menjadi fondasi pengembangan industri pengolahan, material baterai, industri kendaraan listrik, teknologi penyimpanan energi, hingga pengembangan ekosistem manufaktur nasional melalui hilirisasi. Demikian pula hasil-hasil tambang yang lainnya.
Di sinilah penguasaan manfaat ekonomi sebesar 70 persen menjadi relevan. Negara tidak sekadar ingin memperoleh bagian lebih besar dari hasil penjualan mineral, tetapi juga berupaya menangkap resource rent, yakni keuntungan ekonomi tambahan yang muncul karena perusahaan memperoleh hak mengeksploitasi sumber daya alam yang jumlahnya terbatas.