Pemprov Jatim Soroti Program Sekolah Penggerak

SURABAYA, DISWAY,ID- Pemprov Jatim menyoroti program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka. Sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter. Hingga kini, tercatat 200 sekolah di Jatim tergabung dalam program tersebut.

Dengan program itu, para siswa bisa lebih fleksibel. Mereka bisa mengambil mata pelajaran tertentu untuk penguat jurusan utama. ”Misalnya, siswa jurusan tata boga yang memungkinkan perlu ilmu akuntansi dan pemasaran,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa seusai upacara peringatan Hardiknas 2022 di Gedung Negara Grahadi kemarin (13/5). 

Maka, siswa pun bisa mengikuti mata pelajaran terkait itu. Dengan demikian, ada kesempatan untuk memaksimalkan potensinya. Itu juga terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran.

Dalam upacara Hardiknas 2022 tersebut, juga turut dilakukan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada tiga orang penerima. Yakni, Tri Nastiti dari SMAN XI Surabaya atas pengabdian 30 tahun, Asyharuddin dari SMKN 12 Surabaya atas pengabdian 20 tahun, dan Imam Mahfud dari SMKN 1 Buduran Sidoarjo atas pengabdian 10 tahun.

Tidak hanya penyematan itu. Khofifah juga menyerahkan berbagai penghargaan bagi SMA/SMK di Jawa Timur. Yakni, yang berprestasi di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Sementara itu, Ketua PGRI Jatim Sumarno turut angkat bicara soal program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Penggerak. Program itu berjalan sejak 2021. Jatim mendapat porsi separuh dari kuota nasional.

”Itu ditujukan untuk peningkatan keterampilan. Agar siswa yang lulus bisa mandiri. Punya peluang untuk berkarya sedini mungkin sambil lanjut kuliah,” katanya. Ia optimistis guru di Jatim bisa berperan maksimal dalam program tersebut.

Sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak tersebut tentu telah memenuhi syarat. Diprioritaskan sebagai sekolah unggulan. Semua fasilitas penunjang pun telah disiapkan.

Syaratnya, antara lain, luas lahan, jumlah guru dan siswa, dan terdaftar di dapodik nasional. Lalu, diverifikasi langsung oleh Kemendikbudristek. ”Jeleknya, sekolah kecil gak bisa memenuhi syarat. Makin hari makin mati,” katanya.

Mestinya, kata Sumarno, sekolah yang tak memenuhi syarat itu berhak difasilitasi juga. Misalnya, dengan mengadakan jalur lain agar kemajuan sekolah menengah bisa merata.

Apalagi, nilai bantuan dari program itu cukup fantastis. Mulai Rp 2 miliar hingga Rp 10 miliar. Tentu itu bakal menimbulkan potensi kecemburuan antarsekolah. ”Di Jatim yang menerima paling besar ada beberapa sekolah. Yang negeri maupun swasta,” ungkapnya. (*)

 

 

Sumber: