Wapres Dorong Sertifikasi Halal UMKM

INDONESIA sedang berusaha menjadi pusat produsen halal dunia. Salah satu upayanya adalah membangun Kawasan Industri Halal (KIH) termasuk yang di Sidoarjo. Sayangnya, sangat sedikit UMKM yang memiliki sertifikat halal.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) bisa melakukan akselerasi dalam hal sertifikasi halal. "Agar UMKM bisa menggunakan fasilitas di KIH," kata Ma'ruf Amin dalam diskusi virtual yang diadakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Rabu (25/8/2021).

KIH di Sidoarjo dibangun di atas lahan 148 hektare. Bakal menjadi yang terbesar di Indonesia. Sudah ada 38 unit yang berdiri. Bangunan kantor maupun laboratorium halal juga mulai dikerjakan. Perkiraan akhir September nanti selesai dibangun.

PEMBANGUNAN Kawasan Industri Halal Sidoarjo dikebut agar rampung  September 2021. (Foto: Rizal Hanafi-Harian Disway)

Menteri Agama Yawut Cholil Qoumas berharap pusat produsen halal dunia terwujud pada 2024. Kemenag, kata Yaqut, sudah menyederhanakan proses sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal kini hanya membutuhkan waktu 21 hari. Lebih cepat dibanding dulu yang bisa memakan waktu mencapai 3 bulan. ”Kami juga memberikan layanan gratis bagi sertifikasi halal untuk UMKM,” katanya.

Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Syariah Halim Alamsyah mengatakan, saat ini baru 1 persen UMKM yang memiliki sertifikat halal. Padahal kebanyakan mereka berada pada sektor industri halal. Sehingga sertifikasi halal harus didorong terus. Ia berharap UMKM bisa menjadi salah satu strategi utama yang mendukung keuangan syariah Indonesia.

Selama pandemi, UMKM terdampak cukup berat. Sehingga pemerintah memberikan berbagai insentif. Halim menjelaskan,  UMKM masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada 2021, total anggaran PEN mencapai Rp 700 triliun. Sedangkan tahun lalu Rp 745 triliun. ”Khusus untuk UMKM sampai 13 Agustus 2021, pemerintah telah memberikan bantuan bagi 11,48 juta pelaku usaha. Nilainya mencapai Rp 14,2 triliun,” ujar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII) itu.

Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah telah mencapai Rp 7,39 triliun. Atau 5,05 persen dari total penyaluran KUR pada tahun ini. Diberikan kepada 167 ribu debitor.  ”Dalam RAPBN 2022 dianggarkan subsidi bunga kredit program sebesar Rp 29 triliun,” katanya. (Andre Bakhtiar)

 

Sumber: