Pemkot Tanggung Premi BPJS 1 Juta Warga

PANDEMI membuat jumlah warga tak mampu di Surabaya bertambah. Pada 2019 pemkot menanggung premi BPJS untuk 550.386 jiwa. Kemarin jumlahnya sudah mencapai 1.022.588. Naik hampir dua kali lipat.

Gara-gara kenaikan itu, anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya jadi membengkak. Saat belanja kesehatan mengembang, anggaran hampir semua dinas malah dikepras.

APBD Surabaya 2021 dihitung ulang. Pemkot mencoret anggaran Rp 929 miliar. Angkanya sudah diusulkan ke DPRD Surabaya dalam draf rancangan peraturan daerah (raperda).

Nyaris semua dinas mengalami penurunan anggaran. Mayoritas berasal dari belanja modal di dinas teknis. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya. Dua dinas itu tidak mengerjakan megaproyek sama sekali tahun ini.

Sementara itu, dinkes mendapat kenaikan anggaran hingga Rp 277,063 miliar. Anggaran semula Rp 950,698 miliar kini menjadi Rp 1,227 triliun. ”Premi BPJS ini paling besar anggarannya karena anggaran akhir tahun sudah disedot duluan,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti kemarin.

Jumlah warga yang mengajukan BPJS gratis sudah menumpuk sejak awal tahun. Pemkot mengabulkan semua permintaan itu asalkan pemohon memenuhi persyaratan utama: tidak mampu. Nah, warga tambahan itu memakai jatah anggaran akhir tahun. Dengan demikian, anggaran premi BPJS pemkot sudah habis.

Walau pendapatan pemkot menipis, penambahan anggaran kesehatan tidak bisa dihindari. Premi BPJS yang dianggarkan Rp 265,741 miliar pun ditambah Rp 156,622 miliar. Dengan begitu, BPJS akan mendapat Rp 422,363 miliar dari pemkot tahun ini.

Insentif tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 2.832 orang juga kurang. Ada 1.098 nakes PNS dan 1.734 nakes non-PNS yang mendapat tambahan penghasilan karena jasa mereka dalam menangani pandemi. Agar mereka mendapatkan haknya, pemkot harus menambah anggaran Rp 28,672 miliar.

Untung, kinerja dinkes meningkat sehingga target pendapatan mereka ditambah Rp 27 miliar. Dari Rp 116,281 miliar menjadi Rp 143,355 miliar. Tambahan pendapatan itu berasal dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Honor bulanan ketua RT dan RW juga ditingkatkan dua kali lipat tahun ini. Bayaran ketua RT menjadi Rp 1 juta dan ketua RW 1,25 juta.

Ketua Dinas Sosial Surabaya Suharto Wardoyo menangani pendaftaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selama pandemi, jumlah pengajuan meningkat drastis. Sebab, banyak warga yang kehilangan pekerjaan.

Selain itu, angka janda dan anak yatim meningkat drastis setelah serangan gelombang kedua Covid-19. Angka kematian per hari mencapai puncaknya pada pertengahan Juli lalu. Petugas pemakaman di TPU Keputih dan Babat Jerawat harus mengubur 190 jenazah korban Covid-19 dalam sehari. ”Untuk yang kesehatan kita mudahkan. Tidak perlu surat keterangan MBR lagi,” katanya.

Hingga kemarin jumlah MBR Surabaya mencapai 934.438. Angkanya juga naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2019.

Jumlahnya bertambah setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau awal tahun ajaran baru. Banyak wali murid yang mengajukan bantuan pendidikan ke pemkot. (Salman Muhiddin)

Sumber: