Belum Ketemu Gubernur, Ribuan Buruh Demo Lagi

BEBERAPA ruas jalan di Surabaya lumpuh total sore kemarin (30/11). Titik macetnya bergantian di Jalan Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, hingga Jalan Basuki Rahmat. Sebab, jalan-jalan itu dilewati massa buruh yang sedang demo menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Mereka menuju muka Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo.

Kemacetan terjadi hingga petang. Terutama di Jalan Raya Darmo, Jalan Diponegoro ke arah utara, Jalan Koblen dan Jalan Semarang, serta di ruas jalan Kedungdoro dan Banyu Urip.

Buruh itu berjumlah puluhan ribu. Berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Jombang, Kediri, Tuban, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Aksi tersebut merupakan respons dari diabaikannya demo serupa pada hari-hari sebelumnya.

Tujuannya hanya satu: bertemu langsung dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Para buruh kecewa karena tidak kunjung dimediasi. ”Hari ini (kemarin, Red) ada sekitar 50 ribu buruh dari banyak daerah yang kecewa dengan sikap gubernur yang tidak aspiratif,” ujar juru bicara Gerakan Serikat Pekerja Jazuli.

Meski demikian, ia tetap akan bersikeras untuk terus menyuarakan protes para buruh. Tujuannya, kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022 mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia minta agar tidak ada penerapan politik upah murah untuk menarik investasi. ”Sehingga buruh nanti yang akan dieksploitasi,” tegasnya.

Khofifah hingga kini memang tak kunjung menemui para buruh. Bahkan, sejak pertama demo digelar pada 21 November lalu. Baik di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo maupun kantor gubernur di Jalan Pahlawan.

Namun, Khofifah sesungguhnya memberikan respons. Kenaikan UMK yang menjadi bahan demo itu baru dirapatkan Senin (29/11) malam. Pembahasan tersebut baru bisa dilaksanakan karena satu alasan.

Yakni, Pemprov Jatim baru saja menerima usulan dari 38 bupati/wali kota. "Malam ini baru saya mau bahas. Karena hari ini lengkap, sore ini. Kami kalau mau bahas ya nunggu usulan dari bupati/wali kota itu pasti," kata Khofifah di Grahadi. (Muhamad Nur Khotib)

Sumber: