Pemkot Surabaya Rombak 1.400 Pejabat

PEMKOT Surabaya mengawali tahun ini dengan strategi dan pasukan baru. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirombak total. Sebanyak 1.400 pejabat eselon dilantik secara masal di Taman Surya kemarin (31/12).

Banyak dinas berganti nama. Ada yang hilang. Ada juga yang dilebur, berganti nama, atau dipecah jadi dua.

Tahun depan sudah tidak ada lagi dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH). Urusan itu dilebur ke dinas lingkungan hidup (DLH). Dinas kepemudaan dan olahraga (disbudpar) juga hilang. Urusannya dimasukkan ke dinas kebudayaan kepemudaan olahraga dan pariwisata.

Pemkot memperkuat sektor keuangan. Badan pengelola keuangan dan pajak daerah (BPKPD) dipecah. Ada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) serta badan pendapatan daerah (Bapenda).

Kepala seksi (kasi) di semua kecamatan dikurangi. Dari empat posisi menjadi tiga. Kelurahan diperkuat. Mereka mendapat tenaga tambahan dari dinas-dinas yang hilang dan dilebur.

Mutasi besar-besaran pun terjadi. Termasuk 120 pegawai Terminal Purabaya yang disebar ke berbagai macam OPD. Mulai hari ini kewenangan terminal tipe A itu beralih ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa mutasi sangat terukur. Semua bergantung nilai asesmen. Bukan berdasar kedekatan. Orang dengan nilai terbaik kini dapat posisi. “Ada tapinya. Nanti saya buat kontrak kinerja. Kalau tidak sesuai harus berhenti dari jabatannya,” tegas mantan pejabat eselon II B itu seusai pelantikan.

Proses asesmen melibatkan sejumlah pakar dan guru besar dari berbagai universitas. Pemkot juga menggandeng Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair) dalam proses itu.

Mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) itu memastikan rotasi akan digelar rutin. Jabatan maksimal 3 tahun.

Pemkot ingin bangkit di 2022. Semua bergantung kinerja 1.400 pejabat itu. Lurah dan camat diberi kewenangan lebih tahun ini. Satu kecamatan bisa mendapat anggaran lebih dari Rp 60 miliar untuk merealisasikan usul warga.

Eri ingin semua pejabat yang dilantik rajin turun ke lapangan. Ia mendapati lurah yang tidak turun ke wilayahnya saat banjir. “Saya pernah ngantor di Balai RW, ya tidak diteruskan (oleh lurah, Red),” keluhnya.

Mantan Ketua Pansus Raperda SOTK Herlina Harsono Njoto tahu betul beban pejabat di 2022 bakal jauh lebih berat. Misalnya dinas pendidikan (dispendik). “Anggaran mereka tahun depan Rp 2,1 triliun. Ya ngajar, mbina guru, ya mbangun sekolah juga,” ujar anggota badan anggaran itu.

Karena itulah kontrak kinerja sangat dibutuhkan. Semua pejabat bakal menandatanganinya pada pekan ketiga Januari. Kemudian di pekan keempat setiap bulan.

Herlina sepakat dengan strategi yang diusung Wali Kota Eri Cahyadi. Evaluasi bulanan harus diberlakukan. Sebab banyak orang baru di medan baru. (Salman Muhiddin)

Sumber: