Puan Maharani: Siap-Siap Krisis Pertalite, Stok Cukup Sampai September

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Pertalite akan semakin langka pekan depan. Peringatan itu tercantum dalam pers rilis DPR RI, Kamis, 11 Agustus 2022. 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis pertalite. BBM bersubsidi ini sudah membebani APBN dan perlu rencana cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis,” ujar putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Konsumsi pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Konsumsi pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL hingga akhir Juli.

Cadangan yang ada diperkirakan hanya cukup hingga September 2022. 

Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis premium ditiadakan. Kenaikan harga Pertamax per Juni lalu juga membuat migrasi besar-besaran ke Pertalite.

Menurut Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan. “Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ucapnyi.

Dia mengimbau pemerintah tidak mendiamkan fakta itu. Ia khawatir masyarakat kelas menengah ke bawah tak bisa mengakses BBM bersubsidi. “Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis pertalite,” sebut Puan.

Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp502 triliun. Angkanya bisa lebih membengkan jika terjadi pembiaran.

Mantan Menko PMK itu pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan. “Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur Puan. 

Dia meminta pemerintah bersama stakeholder terkait semakin masif mensosialisasikan program subsidi tepat sasaran. (*)

Sumber: dpr ri