Antisipasi Munculnya Korban Pinjol di Pasuruan Raya

PASURUAN, HARIAN DISWAY - Masih banyak masyrarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal. Fenomena rentenir gaya baru itu diskusikan di acara  Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota dan Kabupaten PASURUAN, Selasa (6/9/2022) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota PASURUAN. 

Banyak korban terjerat pinjol karena literasi keuangannya rendah. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat vital.

OJK dianggap sebagai pioner untuk memberikan edukasi sekaligus melindungi masyarakat.  H.M. Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI mengatakan, perlindungan pada konsumen menjadi hal mutlak yang ditekankan Misbakhun. Salah satunya perang pada rentenir yang merugikan masyarakat. 

"Saya menekankan pada OJK untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan tergelincir iming-iming lembaga pinjaman non legal," kata Misbakhun. 

Forkpopimda pasuruan raya, OJK dan DPR RI pada sosialisasi bahaya pinjalan ilegal.-Humas Pemkot Pasuruan-

Politikus Partai Golkar itu juga menyebutkan, edukasi pada masyarakat juga diperlukan untuk memahamkan pada transaksi non uang, misalnya kripto dan asuransi. 

" Jadi hari ini tugas OJK ini sangat berat. Selain inklusi juga mengedukasi masyarakat supaya jangan asal-asalan membubuhkan tandatangan," tegasnya. 

Fredica Widyasari Dewi Dewan Komisioner OJK mengiyakan hal tersebut. Menurut Kiki, sapaan akrabnyi, dengan pelbagai masalah saat ini pihaknya menargetkan pembentukan TPKAD di seluruh wilayah. Saat ini sudah terbentuk sekitar 408 TPKAD seluruh Indonesia.

"OJK tidak bisa berjalan sendiri untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Jadi, peran rekan-rekan media massa juga besar di sini," ujarnyi.

Sementara itu, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri mengatakan, pertumbuhan pembiayaan bank dan non bank di Kota Pasuruan tumbuh 7,69 persen. Ruang pertumbuhan UMKM 26,68 persen. 

Artinya, pemulihan ekonomi  Pasuruan mendapat rapor hijau. Sugiarto melanjutkan, pihaknya sering terjun langsung ke pelosok Pasuruan untuk memastikan masyarakat paham dengan OJK dan lembaga pinjaman yang legal.

"Rata-rata masyarakat masih belum paham dan tahu tentang KUR. Mereka tahunya rentenir atau bank titil. Ini yang menjadi PR kami untuk terus tiada lelah mengedukasi dan memberi penjelasan pada masyarakat," imbuhnya. (Lailiyah Rahmawati)

 

Sumber: