Kendalikan Inflasi, Khofifah Siapkan Uang Besar

SURABAYA, HARIAN DISWAY- KENAIKAN bahan bakar minyak (BBM) tentu berdampak besar pada masyarakat kecil. Karena itu, Pemprov Jawa Timur membuat program perlindungan sosial. Program itu diberikan untuk meringankan beban masyarakat terdampak.

Perlindungan sosial ekonomi itu diberikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Dikhawatirkan, kenaikan BBM akan membuat daya beli masyarakat melemah.

”Program aksi bersama ini merupakan upaya pengendalian inflasi. Melaksanakan dengan berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk mewujudkan optimisme Jatim bangkit,” kata Khofifah, Jumat, 16 September 2022.

Dana yang disiapkan Pemprov Jatim untuk program itu Rp 257 miliar. Target pemberian bantuan tersebut adalah penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD). Diberikan kepada 4.000 orang.

Kemudian, bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi atau ojek konvensional maupun online. Ada juga program pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi 34.917 angkutan umum. Terutama angkot. Bantuan itu juga diberikan kepada 30.000 pelaku usaha mikro.

Selanjutnya, pemberian bantuan sosial bagi 20.770 nelayan. Masing-masing dari kategori itu akan mendapat bantuan Rp 600 ribu. Kemudian, untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar lumbung pangan Jatim dan operasi pasar di 5 bakorwil dan 25 pasar rakyat.

Tak ketinggalan, sektor pertanian bakal mendapatkan perhatian. Pemprov Jatim mengucurkan bantuan program pekarangan pangan lestari. Berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, dan kolam lele. Itu diberikan kepada 100 kelompok dengan anggota 5.000 rumah tangga.

Setiap penerima akan mendapatkan Rp 30 juta. Selain itu juga akan digelar pasar pangan murah di 20 lokasi. Sektor transportasi laut juga mendapat perhatian dari Khofifah berupa subsidi. Khusus angkutan kapal perintis dan bus trans-Jatim. Totalnya Rp 9 miliar.

Serta, program bantuan sosial reguler berupa PKH plus bagi 40.000 keluarga. Dengan total bantuan Rp 80 miliar.  ”Saya optimistis pemulihan ekonomi Jawa Timur bisa cepat berjalan. Yakni, dengan fokus pada menggerakkan kembali agroindustri, pariwisata, dan investasi. Pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” tegasnyi. 

Hal itu juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui pemulihan industri dan perdagangan. Transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi investasi, optimalisasi Jatim agro dan ketahanan pangan, serta penguatan koperasi dan UKM.

”Kemudian, ada program optimis bangkit dalam pembangunan manusia. Yakni, dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan. Serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus,” bebernyi.

Dalam program itu juga, ada penyediaan lapangan kerja. Termasuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi tenaga kerja. ”Dengan program itu, kita meyakini Jawa Timur mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” bebernyi.

Secara khusus, Khofifah juga minta bupati dan wali kota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran. Itu dilakukan untuk melakukan langkah-langkah strategis. Ada kekhawatiran bahwa penyesuaian harga di beberapa daerah sangat fluktuatif. (*)

 

Sumber: