Di Uzbekistan, Menpanrb Sharing Inovasi Pelayanan Publik dan Pengentasan Kemiskinan

HARIAN DISWAY - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Deputi Menteri Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Uzbekistan Turdiboeva Rano Escovna yang menangani pelayanan publik di negara tersebut.

Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan, Tashkent, pada Kamis 12 Oktober 2023.

Menteri Anas menyampaikan jika pertemuan tersebut berjalan produktif. Dengan adanya berbagai pembahasan strategis mengenai peningkatan pelayanan publik, hingga saling sharing upaya pengentasan kemiskinan.

“Pertemuan berjalan produktif. Pemerintah Uzbekistan menyambut delegasi Kementerian PANRB dengan antusias. Kita membahas berbagai hal strategis, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik serta saling berbagi pengalaman best practices," ujar Anas.

Menpanrb juga mengunjungi Davlat Xizmatlari Markazi yang merupakan pusat pelayanan publik di Uzbekistan.

Di dalam pusat pelayanan terpadu dengan konsep seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) ini, Anas melihat implementasi pelayanan publik yang diterapkan oleh Pemerintah Uzbekistan.

“Kami di Indonesia sudah mengembangkan MPP yang kini ada di 152 kabupaten/kota. Di masing-masing MPP, setiap pekan melayani ribuan orang. Sampai akhir 2023, Indonesia akan memiliki sedikitnya 200 MPP,” ujar Anas.

Dalam kesempatan itu Menpanrb turut membahas program pengentasan kemiskinan dan memaparkan berbagai progres di Indonesia. 

“Presiden Joko Widodo terus mengakselerasi pengentasan kemiskinan dengan bertumpu pada penguatan UMKM, investasi yang inklusif, dan reformasi struktural yang mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah digitalisasi dan hilirisasi,” ujarnya.

BACA JUGA: Menpanrb Tegaskan Rekrutmen ASN Tidak Diadakan Setahun Sekali

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, juga menjabarkan terkait dengan reformasi birokrasi tematik, yang merupakan program akselerasi. Agar kinerja birokrasi di seluruh Indonesia memberikan dampak optimal ke masyarakat.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi tematik. Sehingga ketika pengentasan kemiskinan di sebuah daerah tidak akseleratif atau bahkan meningkat.

Maka indeks reformasi birokrasinya bisa diturunkan. “Dan ini akan memengaruhi insentif daerah, termasuk tunjangan yang diterima ASN,” paparnya.

Uzbekistan sendiri memiliki pengalaman pengentasan kemiskinan yang unik. Negara Asia Tengah yang berpenduduk sekitar 36 juta jiwa tersebut menggabungkan program proteksi sosial dan penciptaan pengusaha baru untuk menekan angka kemiskinan.

Uzbekistan memiliki agenda Strategi Pembangunan Uzbekistan Baru, dengan target mampu menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2030.

Dalam kesempatan berbicara di depan para pejabat pemerintahan Uzbekistan, Anas menyampaikan berbagai perkembangan kemajuan Indonesia.

Seperti perekonomian yang tumbuh konsisten di tengah situasi global yang serba tak menentu, program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, peluncuran kereta cepat pertama Asia Tenggara di Indonesia serta posisi penting Indonesia di jajaran negara anggota G-20.

BACA JUGA: Dorong Pelayanan Berdampak, Menpanrb Cetuskan Zona Integrasi Serentak OLGOZI

Disampaikan, Indonesia kini disegani di dunia internasional, diletakkan di posisi terhormat dalam pergaulan dunia.

“Progresivitas kemajuan Indonesia, termasuk dari sisi ekonomi, dalam kebijakan Presiden Jokowi, tentunya diiringi keinginan berkolaborasi dengan semua negara untuk mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik,” papar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Tak lupa, Menteri Anas juga menyampaikan salam dari Presiden Jokowi kepada Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoev, melalui Deputi Menteri Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Uzbekistan Turdiboeva Rano Escovna. (Salsa Amalika)

Sumber: