Jokowi, The Next Level Soeharto

Pembangunan tanpa demokrasi ala Soeharto terbukti rapuh. Selama ini selalu ada yang mempertentangkan antara demokrasi dan pembangunan. Demokrasi, katanya, tidak bisa membuat kenyang. Rakyat butuh nasi, bukan demokrasi.

Filsuf Inggris kelahiran India, Amartya Sen, mengingatkan bahaya pandangan itu. Sen, dalam Development as Freedom, menulis bahwa demokrasi dan pembangunan harus berjalan seiring sejalan. Memprioritaskan satu di antaranya akan menyebabkan petaka.

Jalan yang harus ditempuh demokrasi dan pembangunan memang panjang dan berliku. Sen mengingatkan bahwa jalan itulah yang harus ditempuh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan membahagiakan.

BACA JUGA: Netralitas Jokowi

Soeharto terbukti gagal karena memilih jalan pembangunan dan mengabaikan jalan demokrasi. Jokowi tentu sudah tahu sejarah itu. Tapi, apakah Jokowi belajar dari sejarah Soeharto? Daftar 10 kesamaan Jokowi dan Soeharto yang disodorkan YLBHI menunjukkan bahwa Jokowi memilih jalan yang kurang lebih sama dengan Soeharto.

Pemilihan Presiden 2024 kali ini menjadi turning point yang membuktikan despotisme Jokowi yang sangat mungkin melebihi Soeharto. Pada awal pemerintahannya di dasawarsa 1980-an, Soeharto dianggap cukup bersih. 

Ia terlibat nepotisme setelah anak-anaknya dewasa dan berada pada usia 40-an tahun. Saat itulah Soeharto mulai memberikan konsesi ekonomi berupa berbagai monopoli kepada anak dan kroninya.

BACA JUGA: Cawe-Cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024

Jokowi melakukan nepotisme yang jauh lebih parah daripada Soeharto hanya dalam waktu 9 tahun pemerintahannya. Bahkan, Soeharto yang despotis tidak berpikir untuk merekayasa anaknya untuk menggantikan dirinya dengan merekayasa konstitusi. Dalam hal ini, Jokowi jelas melampaui Soeharto.

Tragedi Pilpres 2024 membuat Jokowi layak dijuluki sebagai The New Soeharto. Atau, malah The Next Level Soeharto. (*)

 

Sumber: