Pleno Perdana PWI Pusat Hasil KLB: HPN 2025 Digelar di Riau

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) menggelar rapat pleno perdana di Jakarta pada Rabu, 18 September 2024. Rapat ini diadakan sebulan setelah KLB PWI diselenggarakan pada 18 Agustus 2024 lalu.

"Agenda pertama dan utama dalam rapat ini adalah silaturahmi dan perkenalan antar-pengurus yang telah diamanahkan formatur hasil KLB PWI sisa masa bakti 2023-2028," ujar Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, kepada media.

Rapat pleno ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Timbo Siahaan, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang, dan Wakil Ketua Atal S Depari.

Selain itu, hadir juga Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror, Sekretaris Dewan Pakar Nurjaman Mochtar, serta para pengurus harian PWI Pusat, seperti Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto.

Dalam pleno tersebut, dihasilkan sepuluh keputusan penting. Salah satu keputusan terpenting adalah segera menempati kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers.

Hal ini disarankan oleh Dewan Penasehat PWI, Tribuana Said, Atal S Depari, dan Banjar Chairuddin, anggota Dewan Kehormatan PWI.

BACA JUGA:Inilah Struktur Pengurus PWI Pusat Hasil KLB

BACA JUGA:Rapat Pleno PWI Pusat Tunjuk Zulmansyah Sekedang Sebagai Plt Ketua Umum

"Kepengurusan PWI hasil KLB adalah sah dan legal sesuai dengan konstitusi PD PRT PWI. Saya siap bersama pengurus lainnya untuk menempati kantor PWI Pusat. Merdeka!" ujar Atal S Depari, mantan Ketua Umum PWI Pusat periode 2018-2023, memberikan semangat.

Rapat pleno tersebut juga menetapkan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2025 akan tetap diselenggarakan di Provinsi Riau.

Keputusan ini konsisten dengan hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024 lalu. PWI Provinsi Riau diminta untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah dan mitra daerah terkait pelaksanaan HPN 2025.

Selain itu, pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, seperti PWI DKI Jakarta, PWI Sumatera Barat, dan PWI Papua Barat Daya, diharapkan segera menentukan jadwal pelantikan oleh PWI Pusat.

"Pengurus PWI Provinsi yang sah adalah yang dihasilkan dari konferensi provinsi. Abaikan PWI plt yang tidak sah," tegas Zulmansyah.

Terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mandiri oleh PWI Jawa Barat, PWI Jawa Timur, dan PWI Jawa Tengah, mereka diminta segera berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat, Aat Surya Safaat.

Sumber: