Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR Rp 50 Juta Per Bulan, Pengamat: Tak Ada Urgensi

BACA JUGA:87 Anggota DPR RI Dapil Jatim Ikut Dilantik Hari Ini, Berikut Daftarnya!

“Saya kok nggak yakin ya tidak layak huni, setiap tahun kan ada perawatan, masak rumah bagus begitu rusak?,” kata Arif. 

Menurutnya, tunjuangan itu lebih baik dibatalkan. Anggaran bisa digunakan untuk perawatan rumah dinas/

Arif khawatir dana yang tunjangan tanpa ada akuntabilitas atau pengawasan akan digunakan tidak sebagaimana mestinya. 

“Makanya saya nggak yakin uang itu digunakan untuk keperluan rumah dinas, bisa dipakai untuk kebutuhan lain, karena bentuknya lumpsum atau gelondongan," jelasnya.

BACA JUGA:580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI Periode 2024-2029 Dilantik Hari Ini, Berikut Jadwalnya!

BACA JUGA:Catatan MH Said Abdullah: Peran Badan Anggaran DPR RI ke Depan

Ia pun geregetan dengan pihak yang menilai tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulan itu terlalu sedikit. 

Arif menilai, keputusan ini tidak simpati dengan kondisi masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, ikut mengkirik. Menurutnya, keputusan pemberian tunjangan kepada DPR itu lebih berorientasi kepada kepentingan pribadi. 

Pasalnya, DPR tak lama akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN). Dibanding memberikan tunjangan, akan efektif jika memanfaatkan rumah dinas yang sudah ada.

Anggota DPR baru sebanyak 580 periode 2024-2029-instagram @DPR RI-

“Jadi, seharusnya demi menghemat anggaran negara, DPR bertahan saja dulu dengan rumah dinas sambil menunggu pindah ke IKN,” ujarnya. 

Lucia gemas dengan tingkah DPR. Hitungan kasarnya, anggaran untuk 580 orang sebanyak Rp 50 juta per bulan dalam 5 tahun mencapai Rp 1,7 triliun. 

“Bakal untung banyak anggota DPR, karena bisa milih rumah sewa di tempat yang agak murah atau malah nggak diapkai demia dapat uang. Belum lagi yang sudah punya rumah sendiri,” terangnya. (*)

Sumber: