Tanggapan Bahlil Terkait Isu Reshuffle Kabinet, Bilang Kalau Itu Hak Prerogratif Presiden

Tanggapan Bahlil Terkait Isu Reshuffle Kabinet, Bilang Kalau Itu Hak Prerogratif Presiden

Bahlil Lahadalia dalam Rakernas Partai Golkar Tahun 2025--Akun instagram @bahlillahadalia

HARIAN DISWAY - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia menanggapi terkait isu perombakan kabinet (reshuffle) Merah Putih  oleh Presiden, Prabowo Subianto.

Hal tersebut ia sampaikan setelah mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Dalam Konferensi Pers Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden, karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu,” terang Bahlil.

BACA JUGA:Soal Reshuffle, Prabowo Tak Segan Singkirkan Menteri yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat

BACA JUGA:Prabowo Beri Sinyal Reshuffle di 100 Hari Pemerintahan

Melanjutkan perkataannya, Bahlil melanjutkan bahwa Menteri merupakan pembantu Presiden yang harus dan berkewajiban untuk membantu apa saja yang diperintahkan oleh Presiden. 

Bahlil juga menegaskan bahwa semua keputusan akan diserahkan kepada Presiden.

“Yang kedua adalah sudah menjadi keharusan dan kewajiban apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu presiden, Menteri itu pembantu presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” lanjut Bahlil.

Isu reshuffle kabinet diketahui mulai muncul setelah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo.

Hal tersebut terindikasi saat Prabowo menghadiri Munas Alim Ulama dan Konbes Nadhatul Ulama ke 102 di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025.

Prabowo menyampaikan bahwa akan melakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang tidak patuh dan tidak mau menaati arahan terkait hal membangun bangsa.

Prabowo juga menegaskan bahwa ia menginginkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan aneka penyelewenagan.

Melanjutkan perkataannya, Bahlil meyakini bahwa Presiden betul-betul mengetahui terkait kualitas dari kader-kader yang terdapat dalam Partai Golkar. Ia menyebut bahwa para kader yang terdapat dalam Partai Golkar merupakan gudangnya pemimpin bangsa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: