Kritik Kebijakan PHK TVRI dan RRI, Putra Nababan: Harusnya Efisiensi Dilakukan dari Atas

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Rencana efisiensi anggaran yang dilakukan dua lembaga penyiaran pemerintah, TVRI dan RRI dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menuai kritik. Kritik yang sangat konstruktif salah satunya disampaikan anggota Komisi VII DPR RI yang juga mantan jurnalis, Putra Nababan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama TVRI dan RRI, Putra Nababan mengkritik kebijakan efisiensi dengan mengorbankan karyawan rendah, terutama yang berkaitan dengan bagian produksi konten. Putra menyampaikan kritik karena ia pernah di posisi manajemen media massa saat harus melakukan efisiensi ketika datang krisis moneter pada 1998 silam.

"Saya pernah mengalami seperti ini ketika saya masih sebagai jurnalis. Ketika itu saya menjadi managing editor saat terjadi krisis moneter 1998," kata Putra saat berbicara di RDP bersama TVRI dan RRI, Rabu 12 Februari 2025.

Ketika itu, manejemen di redaksi dan direksi sepakat efisiensi dilakukan dari atas, tidak mengorbankan karyawan bagian bawah, terutama bagian produksi konten.

BACA JUGA:KIP-K Terdampak Efisiensi, 663.821 Penerima Terancam Putus Kuliah

"Kami pimpinan redaksi dan direksi waktu itu sepakat, lebih baik dipotong dari atas. Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan tentunya direksi juga terkena efisiensi duluan," ujar jurnalis yang punya pengalaman panjang di Rakyat Merdeka dan Metro TV itu.

Menurutnya, jika efisiensi dilakukan dari bawah tidak ada yang bisa dipotong atau diefisiensikan. Berbeda dengan jika dilakukan dari atas, ada beberapa komponen yang bisa diefisiensikan. Misalnya, efisiensi tunjangan kendaraan dinas.

BACA JUGA:Prabowo Sebut Ada ‘Raja Kecil’ yang Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran

"Jangan-jangan ketika tidak ada tunjangan kendaraan, yang atas masih bisa naik kendaraan umum. Tapi, kalau efisiensi dilakukan dari bawah, mereka sudah berkekurangan, anak-anak mereka butuhnya hanya MBG (Makan Bergizi Gratis), tapi dipotong juga. Ini pastinya sangat menyengsarakan kehidupan mereka," tegas Putra.

Ia meminta agar efisiensi dari Mitra Kerja Komisi VII dalam hal ini TVRI dan RRI tidak mengutamakan PHK karyawan dengan status apapun. Baik karyawan tetap, tidak tetap, maupun honorarium.

"Saya pernah menjadi koordinator kontributor seluruh Indonesia. Kerja teman-teman kontributor dan koresponden itu militan. dan tanpa asuransi. Begitulah kerja mereka, saya merasakan sendiri. Kalau kemudian mereka jadi korban, kasihan sekali," ujarnya.

Putra Nababan memang punya pengalaman cukup panjang menjadi jurnalis. Kariernya dibangun dari bawah. Dari reporter hingga kemudian bisa menjadi pemimpin redaksi.(*)

Sumber: