Anggaran Pendidikan Dipangkas, Akademisi Unair Sebut Kualitas Akademik dan Riset Terancam Menurun

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Anda sudah tahu, Presiden Prabowo Subianto mengefisiensi anggaran. Itu berdampak pada berbagai sektor.

Termasuk anggaran pendidikan Indonesia dipangkas besar-besaran. Dari total belanja wajib pendidikan sebesar Rp 722 triliun, pemerintah mengalihkan Rp 71 triliun ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada September 2024. 

Kini, anggaran pendidikan dipotong lagi sebesar Rp31 triliun. Dengan rincian Rp 22,5 triliun dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Rp 8 triliun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).  

Pemotongan itu belum termasuk anggaran pendidikan di Kementerian Agama, yang berdampak pada insentif guru Pendidikan Agama Islam (PAI), bantuan operasional pesantren, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).  

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya Thanthowy Syamsuddin mengatakan, pemotongan anggaran tersebut berpotensi memicu krisis di sektor pendidikan tinggi. 

Bahkan, Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) juga dipangkas hingga 50 persen. 

BACA JUGA:Anggaran Beasiswa Terancam Dipangkas, Mendiktisaintek Berjuang Pertahankan Rp31,6 Triliun

Hal ini memaksa perguruan tinggi negeri (PTN) melakukan rasionalisasi anggaran dan menutup defisit.

Revitalisasi kampus juga dipotong 50 persen yang ditengarai bisa menghambat peningkatan kualitas akademik.  

”Saya harap para pengelola universitas tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dan tetap menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian,” ujar Thanthowy Syamsuddin.

Tak selesai di situ. Sebanyak 663.821 penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) berisiko tidak dapat melanjutkan kuliah.

Sebab, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta Orang Asli Papua (OAP) turun 10 persen.

Sementara itu, 12 mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) di luar negeri terancam terlantar.  

”Dosen dan tenaga kependidikan juga terkena dampak. Beasiswa untuk dosen dan tendik dipotong 25 persen, mengurangi kesempatan riset. Tunjangan dosen non-PNS juga berkurang 25 persen, memperlebar ketimpangan kesejahteraan,” ujar dia.  

Sumber: